Suksesi

KPU Wajib Tindaklanjuti Putusan Panwaslu Buton

KENDARI, BKK – Putusan sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton telah ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Penetapan pasangan calon yang telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat harus dibatalkan.

Sesuai dengan Pasal 144 ayat (2) Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, disebutkan bahwa setiap putusan sengketa yang dilakukan panwaslu wajib hukumnya ditindaklanjuti KPU.

Hidayatullah-1

Hal ini dibenarkan Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah. Menurutnya, KPU Button wajib menindaklanjuti putusan tersebut paling lama tiga hari setelah adanya putusan panwaslu.

“Aturan itu jelas mengatakan, KPU Provinsi dan atau kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan panwas kabupten/kota mengenai sengketa pilkada. Olehnya itu, kami telah memanggil KPU Buton untuk berkoordinasi bersama menyikapi amar putusan sengketa itu,” kata Dayat sapaan akrabnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/11).

Ia mengungkapkan, saat ini KPU Buton tidak dapat melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atas hasil sengketa di tingkat panwaslu tersebut. Pasalnya, dalam hal ini KPU Buton bukanlah pihak yang dirugikan.

“Untuk tindak lanjutnya ke PTTUN itu akan lihat dulu amar putusannya itu seperti apa. Intinya kami telah memanggil KPU Buton untuk memperlihatkan amar putusan sengketa itu seperti apa,” jelasnya.

Tindanlanjut atas putusan tersebut tambah Dayat, merupakan hal teknis dan akan dikaji mekanismenya. KPU tentu akan menjalankan tugas administrasi mengenai tata cara pencalonan tersebut.

“Panwaslu Buton juga harus bertanggung jawab atas putusannya itu dalam sisi administrasi,” pungkasnya. (m2/nur)

To Top