Aktualita

“Saya Tak Pernah Intervensi Pengawasan Aggaran di DPRD”

Kery Syaiful Konggoasa

Kery Syaiful Konggoasa

Unaha, BKK – Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa mengaku sejak menjabat tidak pernah mengintervensi  kebijakan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan penggunaan keuangan daerah. Karena hal itu merupakan hak konstitusi dari dewan.

“Silang pendapat itu hal yang lazim dalam rapat pansus penetapan pengelolaan keuangan. Dan saya tidak pernah masuk menginterpensi itu, meski hampir seluruh anggota didominasi PAN,” jelasnya saat memyampikan pidato pada rapat penetapan APBD perubahan 2016 di ruang paripurna DPRD, Selasa (1/11).

Politisi PAN ini mengaku bersyukur penetapan APBDP perubahan tahun ini dapat terlaksana sesuai agenda. Dimana APBDP merupakan implementasi dari perintah perundang-undangan keuangan daerah yang isinya memuat sistem ketentuan atau penganggaran daerah di tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, secara konstitusional APBDP ini telah sesuai dengan ketentuan yang dipersayaratkan yakni pembahasan dan dikonsultasikan kepada jenjang pemerintah yang setingkat diatasnya. Kemudian di sahkan serta memiliki kepastian hukum untuk menjadi acuan penyelenggaran keuangan di triwulan ketiga tahun anggaran berjalan.

“Saya memberikan apresiasi terhadap para anggota DPRD Konawe. Karena dalam tahap pembahasan menguras energi atas rangkaian tahapan yang cukup panjang, dan saya memohon maaf selama ini jarang terlihat dalam rapat-rapat terbuka, hal itu bukan karena saya tidak menghargai. Tetapi karena saya sangat mempercayai para anggota DPRD. Karena eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan, “jelasnya.

Kery berpendapat, ia lahir dari DPRD, dan mengetahui sistem dan tata kerja DPRD. Sehingga ia mengaku sangat menghargai para anggota. Karena apa yang telah dicapai merupakan kerja keras dari seluruh stakeholder, termasuk DPRD.

Ditempat yang sama pula ia menginstruksikan kepada SKPD untuk usai penetapan APBDP ini supaya segera menyelesaikan program kerja prioritas di sisa waktu yang ada ini. Termasuk juga terhadap pencapaian target PAD.

Menyinggung soal PAD, prores pencapain saat ini kurang optimal. Padahal seharusnya PAD harus menjadi andalan. Karena DAK Kabupaten Konawe Rp. 600-700 miliar hanya untuk membiayai gaji PNS sebesar Rp. 500 miliar. Jadi kata dia, pencapaian PAD harus memenuhi target supay pos penganggaran untuk bidang-bidang lain bisa berjalan optimal, termasuk infrastruktur.

“Beruntung kita masih di beck up oleh dana-dana transfer dari pusat,”ujarnya.

Komunikasi dengan pemerintah pusat saat ini memang sangat efektif berjalan dengan Pemerintah Kabupaten Konawe. Bahkan belum lama ini ia dipanggil untuk  memaparkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalah di Jakarta. Tentang potensi alam di Kabupaten Konawe.

Bahwa sebagian besar potensi alam yang di kelola pusat ada di Kabupaten Konawe, namun daerah tersebut kurang menerimah maksimal bagi hasil sebagai daerah penghasil. Misalnya pertambangan di Routa.
PT. Rio Tinto Indonesia sejak tiga tahun lalu mengolah nikel di daerah tersebut, sebelum di take over ke PT. Sulawesi Cahaya Modern. Konawe tidak pernah mendapat kontribusi positif lantaran pendapatan lebih besar ke pusat karena berstatus kontrak karya.

Sehingga ia meminta supaya pusat memberikan perhatian kepada Kabupaten Konawe dengan mendukung progres pembangunan kesejahteraan masyarakat di Konawe di bidang ekonomi dan infrastruktur.

“Kita meminta dukungan penuh terhadap dana trasfer. Supaya masyarakat di Konawe juga bisa merasakan dari hasil pertambangan yang di kelolah oleh pusat,” katanya. (Cr4/lex)

To Top