Kasuistika

PH Prof Hanna Hadirkan Dua Pakar Hukum

Dua Saksi Ahli Saat Dihadirkan Dalam Proses Persidangan. (foto: Syahrul/BKK)

Dua Saksi Ahli Saat Dihadirkan Dalam Proses Persidangan. (foto: Syahrul/BKK)

KENDARI, BKK – Dahlan Moga SH MH selaku penasihat hukum (PH) terdakwa kasus korupsi dana anggaran kegiatan pelatihan peningkatan mutu tahun anggaran 2013, pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra, Prof Hana menghadirkan dua pakar hukum dari Universitas Airlangga (Unair) yakni pakar hukum pengadaan barang dan jasa dan pakar hukum pidana korupsi.

Keduanya adalah Prof Dr Yohanes Sogar Simamora dan Prof Dr Nur Basuki. Kedua ahli pakar hukum tersebut dihadirkan untuk memberi keterangan di Pengadilan Tipikor Kendari sebagai ahli saat persidangan Prof Hanna, Selasa (1/11).

Dalam persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim Arwana SH yang didampingi Darwin SH dan Irmayanti SH mendengarkan dua keterangan ahli yang merupakan pakar hukum. Saat memberikan keterangan kedua ahli hukum tersebut, ruang sidang persis seperti ruang kuliah, pasalnya kedua pakar hukum persis mengajar kepada para majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, Muh Jufri Tabah SH, terutama saat Prof Dr Nur Basuki memberi keterangan.

Prof Dr Nur Basuki yang juga menjadi guru besar di Unair menjelaskan mengenai pasal yang ditetapkan JPU kepada terdakwa Prof Hanna yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 22 ayat (1) KUHP, tidak ada unsur yang menyebutkan keterlibatan Prof Hanna pada pasal-pasal yang diterapkan JPU tersebut. Sehingga, menurutnya penetapan tersangka Prof Hanna itu tidak tepat (salah alamat).

“Misalnya seperti pada pada Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak ada unsur sehingga JPU menetapkan Prof Hanna sebagai tersangka. Pasalnya kewenangan Prof Hanna saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi kewenangan KPA tersebut telah didelegasikan kepada Panitia Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan pelatihan kurikulum 2013,” jelasnya saat memberikan keterangan dalam persidangan.

Selain itu, kata Basuki, kalau kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan dikaitkan dengan pengawasan KPA terhadap PPK maka akan sepenuhnya kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab PPK tetapi harus setelah adanya pendelegasian dari KPA.

“Kalau PPKnya yang bermasalah dan tidak benar dalam proses kegiatan tersebut, jangan KPA yang dipermasalahkan terkecuali KPA melakukan intervensi kepada PPK dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan. Itu yang tidak boleh dilakukan,” katanya.

Bahkan, ia menegaskan, agar aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari Kendari jangan melakukan tebang pilih dalam menangani perkara korupsi yang menyeret Kepala LPMP Sultra tersebut dengan tidak melibatkan pihak rekanan dalam hal CV Sendika Raya dan CV Akses yang mengerjakan konsumsi dan foto kopi saat melakukan kegiatan kurikulum 2013.

“Saya menilai dalam kasus ini, penegak hukum ada tebang pilih karena sampai saat ini tidak melibatkan pihak rekanan pada proses pelaksaan kontrak tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, ahli Prof Dr Nur Basuki memberikan keterangan seputar kewenangan KPA. Basuki mengatakan delegasi kewenangan KPA mengenai pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2014. Kata Basuki, PPK yang telah diangkat oleh KPA seharusnya kewenangan KPA hanya sebatas menerima laporan dari PPK bukan mengawasi kegiatasn.

“Bukan kewenangan KPA untuk mengawasi kegiatan, kewenangan KPA itu hanya sebatas menerima laporan dari PPK, karena proses kegiatan tersebut telah mendesak dari Kementrian Pendidikan jadi seharusnya memang harus dilakukan,” ungkapnya.

Penunjukan langsung tersebut, lanjut dia, sepanjang memenuhi dua kriteria itu diperbolehkan, misalnya pengadaan yang terkait dengan bencana alam.

“Terutama mengenai pengadaan barang yang bersifat spesifik. Untuk nilai nominal itu hal yang tidak dipersoalkan dan tidak boleh dilimpahkan kepada KPA terkecuali mengenai pengawasan atas pelaksaan kegiatan, karena ini menyangkut program pelatihan maka menyangkut prosesnya KPA dalam hal ini ketua pengawasan terutama KPA,” ujarnya.

Usai sidang saat ditemui, JPU, Muh Jufri Tanah SH membantah pernyataan ahli pidana korupsi. Pasalnya menurut dia, sebelumnya pihaknya juga telah memeriksa pihak rekanan sebagai saksi.

“Kami sudah periksa pihak rekanan dan kegiatan program pelatihan kurikulum 2013. Kami juga sudah hadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi,” tangkisnya.

Sementara, Dahlan Moga selaku PH Prof Hanna meyakini kasus tersebut dipaksakan oleh pihak Kejari Kendari sampai menetapkan Prof Hanna sebagai tersangka. Bahkan, kata Dahkan, sebelumnya pihak Kejari Kendari meminta sejumlah uang kepada Prof Hanna dengan jaminan Prof Hanna tidak ditahan oleh pihak Kejari Kendari.

“Saat proses pemeriksaan keterangan ahli dari BPKP tdak ada keterlibatan Prof Hanna, tetapi mengenai pengadaan konsumsi saat proses kegiatan pelatihan kurikulum 2013 itu sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Subbagian (Kasubag) umum Paramita,” pungkasnya.(CR5/lex)

To Top