KPU dan Panwasli Belum Terima Jadwal Kampanye – Berita Kota Kendari
Headline

KPU dan Panwasli Belum Terima Jadwal Kampanye

KENDARI, BKK – Pelaksanaan kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Kendari dalam Pilkada 2017, sudah dimulai sejak 28 Oktober lalu. Namun hingga saat ini KPU dan Panwasli Kota Kendari belum menerima laporan jadwal kampanye dari pasangan calon (paslon).

Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu menjelaskan, sesuai PKPU Nomor 12 tahun 2016 tentang Kampanye diatur paslon sebelum melaksanakan kampanye terlebih dahulu melaporkan jadwal kampanyenya ke Polres Kendari.

Laporan jadwal kampanye tersebut, kata Hayani, ditembuskan ke KPU dan Panwasli. “Hingga saat ini kami belum pernah menerima laporan tembusan jadwal kampanye dari tiga paslon yang sudah ditetapkan. Apakah mereka (paslon –red) melakukan kampanye atau tidak, itu kami tidak tahu,” kata Hayani saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/11).

Hayani mengimbau paslon agar sebaiknya ikut memasukan laporan jadwal kampanyenya ke KPU Kota Kendari, agar jika ketika terjadi sesuatu dalam kampanye itu KPU dapat mengetahuinya.

Ketua Panwas Kendari Alasman Mpesau juga menyatakan senada. Dia menjelaskan, dari tiga paslon yang sudah ditetapkan hanya paslon Derik-Syahriah yang pernah menyetor jadwal kampanye pada 31 Oktober. Sementara Adriatma Dwi Putra – Sulkarnain (ADP-Sul) dan Abdul Rasak – Haris Andi Surahman sama sekali belum menyetor jadwal kampanye.

Alasman mengingatkan, paslon agar jangan sampai bergerak duluan tanpa menyetor atau terlambat memasukan jadwal di Panwasli. Sebab, kalau tidak menyetor jadwal kampanye berarti tidak bisa melakukan kampanye dalam arti sosialisasi tentang visi misi di masyarakat.

“Yang tak menyetor jadwal kampanye kalau ditemukan Panwas Kecamatan atau ada laporan masyarakat maka harus diproses dengan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal,” kata Alasman.

Menurut Alasman, penyetoran jadwal kampanye tersebut dianggap penting agar Panwasli selalu mengawasi gerakan kampanye yang dilakukan setiap paslon. Hal itu sudah diberitahukan kepada tim paslon dan disepakati jadwal kampanye disetor setiap pekan.

KPU sebenarnya sudah mengeluarkan jadwal dan zona-zona kampanye setiap paslon namun itu hanya secara umum dan tidak mendetail soal waktu dan tempatnya. Alasman mengingatkan Panwas tidak akan membeda-bedakan paslon jika ada yang terindikasi melanggar akan diproses sesuai aturan.

Bukan Kewenangan

Keikut sertaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam proses kampanye pemilihan Wali Kota Kendari periode 2017-2022, berada di luar kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari.

Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu menuturkan, keterlibatan anggota dewan dan pejabata pemerintah dalam proses kampanye pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari memang mesti memiliki izin, namun itu tidak dikeluarkan KPU.

“Memang mesti ada izinnya jika anggota legislatif (aleg) atau pejabat pemerintah ikut dalam momentum kampanye pilwali Kota Kendari tetapi izin itu di luar kewenangan kita,” terangnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (1/11).

Ia melanjutkan, izin tersebut dikeluarkan oleh pimpinan masing-masing. Misal pejabat pemerintah dilingkup Kota Kendari maka izin keterlibatanya dikeluarkan Wali Kota Kendari, untuk anggota Dewan maka izinnya dikeluarkan unsur pimpinan Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD.

“Kalau anggota dewan itu izinnya sama Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD, sedangkan untuk pejabata pemerintah itu langsung dari Wali Kota Kendari. Yang jelas itu tidak ada hubungannya dengan kita,” jelasnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, juru bicara tim Derik-Suri Saharia, La Ode Umar Bonte ditemui terpisah menjelaskan, posisinya sebagai juru bicara Derik-Suri Sahariah memang belum ada, namun semenatra dalam proses.

“Saya dulu memang terlibat dalam proses kampanye tetapi hal itu karena perintah partai dan sejak penetapan saya tidak lagi terlibat karena izinnya sementara saya urus,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenang ADP-Sul, Samsuddin Rahim menuturkan, untuk izin terlibat dalam proses kampanye sudah diajukannya ke unsur pimpinan DPRD.

“Saya sudah memiliki izin untuk ikut terlibat dalam proses kampanye jadi tidak ada soal,” pungkasnya.(m2/lex)

To Top