Suksesi

Digugat Panwaslu, KPU Optimis Telah Bertindak Benar

Hidayatullah

Hidayatullah

KENDARI, BKK – Perseteruan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Buton, yakni antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berlanjut. Hal ini terkait penolakan pencalonan Hamim – Farid Bachmid di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah mengatakan, masalah pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton tersebut, telah masuk dalam proses sengketa yang sudah memasuki pertemuan kedua kalinya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyelesaian sengketa dimana dalam persoalan ini KPU digugat pihak Panwaslu, akan selesai dalam jangka waktu 12 hari ke depan.

“KPU tetap akan mempertanggungjawabkan dan mempertahankan hasil keputusan penolakan untuk pencalonan pasangan yang tidak diloloskan kemarin. Tetapi, apapun hasil pada proses sengketa itu, KPU wajib untuk menindak lanjuti. Tinggal kita lihat saja bagaimana proses sengketa,” kata Hidayatullah, Senin (31/10).

Lelaki yang akrab disapa Dayat ini menjelaskan, setelah proses sengketa yang kemudian juga ditolak pencalonannya, maka proses banding dari hasil sengketa tersebut bukan lagi di Bawaslu Sultra.

“Karena putusan sengketa itu hasilnya mengikat, maka bandingnya nanti akan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar untuk calon yang merasa belum puas atas hasil gugatannya tersebut sampai upaya terakhir di Mahkamah Agung (MA), ” jelasnya.

Ia menambahkan, KPU akan terus menindak lanjuti perintah dan putusan sengketa itu nantinya. Kendati pun sampai ke MA.

“Waktunya sengketa itu 14 hari di PTUN Makassar dan 14 hari di MA. Jadi secara keseluruhan proses sengketa ini sampai 28 hari. Tetapi sengketa untuk di tingkat panwas sampai 12 hari, ” tambahnya.

Dikonfirmasi jika kedepannya dalam proses sengketa tersebut, panwas yang memenangkan atau laporannya diterima, Dayat mengungkapkan, KPU belum bisa berandai-andai. Pihaknya hanya akan menunggu hasil dari sengketa tersebut.

“Kita belum bisa mengandai-andai atas kasus sengketa ini. Yang pasti kami akan menunggu hasil kedepan seperti apa nantinya,” ugkapnya.

Dayat mengakui, KPU biasanya tunduk atas sebuah sengketa. Baik tunduk dari hasil musyawarah sengketa ditingkat panwas maupun tunduk atas perintah peradilan karena itu juga berkekuatan hukum tetap.

“Jadi KPU itu tiga hal, bekerja atas peraturan KPU, bekerja atas rekomendasi-rekomendasi yang diadakan panwas dan bekerja atas perintah-perintah peradilan. Ketiganya itu yang menjadi kerangka kerja KPU,” pungkasnya. (m2/nur)

To Top