Plt Bupati Boleh Lakukan Mutasi – Berita Kota Kendari
Headline

Plt Bupati Boleh Lakukan Mutasi

AKBAR HAMDAN/BERITA KOTA KENDARI JAGA NETRALITAS PNS. Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr Nur Alam menyerahkan SK Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukkan Effendi Kalimuddin sebagai Pelaksana Tugas Bupati Buton, sekaligus izin cuti di luar tanggungan negara kepada Petahana Bupati Buton dan Petahana Wakil Bupati Buton, Umar Samiun - La Bakri, yang diwakili oleh La Bakri, di Baruga Sangia ni Bandera, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis (27/10) kemarin.

AKBAR HAMDAN/BERITA KOTA KENDARI
JAGA NETRALITAS PNS. Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr Nur Alam menyerahkan SK Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukkan Effendi Kalimuddin sebagai Pelaksana Tugas Bupati Buton, sekaligus izin cuti di luar tanggungan negara kepada Petahana Bupati Buton dan Petahana Wakil Bupati Buton, Umar Samiun – La Bakri, yang diwakili oleh La Bakri, di Baruga Sangia ni Bandera, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis (27/10) kemarin.

UCAPAN SELAMAT. Pelaksana Tugas Bupati Buton, Effendi Kalimuddin mendapatkan ucapan selamat dari para kolega dan kerabat usai menjalani seremoni penyerahan SK Mendagri tentang Penunjukkan Bupati Buton oleh Gubernur Sultra, di Baruga Sangia ni Bandera, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis (27/10) kemarin.

KENDARI, BKK — Effendi Kalimuddin resmi menyandang status sebagai Pelaksana Tugas Bupati Buton setelah menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, di Baruga Sangia ni Bandera, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis (27/10).
Salah satu Diktum dalam SK tersebut menyebutkan, pelaksana tugas bupati dapat melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda perangkat daerah, setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Dengan kata lain, pelaksana tugas bupati bisa melakukan mutasi pejabat.
Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemprov Sultra, Tomy Indra Sukiadi membenarkan hal tersebut. “Anda lihat sendiri dalam SK ini, di situ disebutkan dengan jelas pelaksana tugas bupati dapat melakukan pengisian dan penggantian pejabat kan. Jadi benar, Plt bupati boleh mengganti (pejabat),” kata Tomy yang sebelumnya didaulat membacakan SK Mendagri No 131.74-9973 tahun 2016 itu.
Meski demikian, Tomy meyakini Effendi sudah sangat paham dengan aturan seperti ini. Dia pun menjamin Effendi tidak akan secara serampangan melakukan mutasi tanpa pertimbangan yang matang.
Sementara Gubernur Sultra, Nur Alam memesankan kepada Effendi agar selalu berkoordinasi dengan lembaga lainnya, mengingat daerah yang dipimpinnya kini memasuki pesta Pilkada. “Tugas kali ini memiliki beban yang berlipat-lipat. Sangat beda menjadi Plt (pelaksana tugas) di tempat yang tidak Pilkada, dengan di tempat yang sedang Pilkada,” katanya.
Tampil dengan mengenakan safari perpaduan berwarna biru perak, Nur Alam juga berpesan kepada Effendi agar menjaga netralitas para PNS. Effendi yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra ini diharapkan mampu mengarahkan para PNS untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, bukan justru ikut berpolitik praktis.
Effendi juga diingatkan agar menjaga diri dengan baik. Gubernur mengatakan, dalam situasi Pilkada, gerak-gerik kepala daerah selalu diamati oleh publik.
“Goyang saja kita, bisa dipersepsikan lain-lain, apalagi kalau kita berucap. Sementara pelaksanaan tugas ini sepenuhnya menjadi misi dan delegasi birokrasi murni,” kata gubernur.
Terakhir, gubernur meyakini Effendi mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab Effendi sendiri pernah bertugas di wilayah Buton sehingga dianggap sudah mengenal kebudayaan masyarakat setempat.
“Meski (masa pemerintahan) hanya seumur jagung, tapi saya harap Pak Effendi bisa menikmatinya,” tutup gubernur disambut tawa dari para hadirin.
Mendapatkan amanah sebagai Pelaksana Tugas Bupati Buton, Effendi berencana menyeberang ke Kabupaten Buton pada Sabtu besok (29/10). “Karena Hari Seninnya saya harus mengumpulkan para camat, para SKPD, untuk melakukan breafing. Yang utama adalah menjaga netralitas PNS seperti yang diamanahkan oleh Mendagri,” katanya.
Apakah Effendi sanggup menjaga netralitas para PNS? “Kalau jaminannya seperti matematika, 1 + 1 = 2, saya akan bilang 2. Saya jamin. Tapi kan ini politik. Yang jelas, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan para PNS tidak ikut bermain,” katanya.
Pilkada Buton sendiri mulai hari ini akan memasuki tahapan kampanye. Umar Samiun dan La Bakri kini menyandang status sebagai petahana Bupati dan petahana Wakil Bupati yang cuti di luar tanggungan negara. Mereka akan menjalani cuti selama masa kampanye hingga masa pemilihan, sekitar empat bulan ke depan. (aha)

pelaksana tugas bupati buton sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berakhir pada saart bupati dan wakil bupati buton selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada menteri melalui gubernur sulawesi tenggara, meliputi

kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada, gambaran umum netralitas PNS pada saat pelaksanaan kampanye pilkada. langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh pelaksana tyugas bupati butoon dan kondisi pemerintahan daerah saat petahan melaksanakan cuti di luar tangggungan negara.

To Top