Menyandang Status Tersangka, Pencalonan Umar Samiun Tetap Berjalan – Berita Kota Kendari
Beranda

Menyandang Status Tersangka, Pencalonan Umar Samiun Tetap Berjalan

Daniel Zuchron (foto: Rudy/BKK)

Daniel Zuchron (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton yang lalu, Umar Samiun dipastikan tetap akan tetap melaju di pertarungan pilkada 2017 mendatang.

Pimpinan Bawaslu, RI Daniel Zuchron menjelaskan, mengenai status penetapan tersangka Umar Samiun sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Namun, hal itu tidak dapat menghalangi proses pelaksanaan Pilkada Buton, dimana Umar Samiun bersama pasangannya La Bakri telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Status penetapan tersangka umar samiun itu merupakan penegakan hukum yang sepenuhnya kewenangan KPK. Tetapi hak Umar Samiun untuk mengikuti pilkada juga ada termasuk untuk melakukan kampanye,” kata Daniel saat ditemui disela-sela sosialisasi yang diadakan Panwaslu Kota Kendari di Swissbel Hotel, Selasa (26/10).

Kecuali bila dalam proses pemeriksaan di KPK Umar Samiun langsung ditahan, lanjutnya, maka pasti pencalonannya akan dibatalkan.

“Jika sudah ada peningkatan status hukum, salah satu prosedur berikutnya yang bisa diambil penyelenggara adalah pergantian calon berdasarkan usulan partai pengusung yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016,” jelas Daniel.

Dengan statusnya sekarang ini, Umar Samiun tentu masih bisa mengkampanyekan dirinya sebagai calon bupati. Hanya saja diakui Daniel, kasus hukum yang dijalaninya saat ini akan mempengaruhi proses pencalonannya. .

Pelanggaran hukum yang telah dilakukan Umar Samiun, tambahnya, adalah pelanggaran korupsi yang memiliki dua undang undang (UU) yang berbeda yakni UU Pilkada dan UU Hukum Pidana terutama UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hanya saja aturan keduanya tentu berbeda.

Kasus korupsi sama sekali tidak memiliki batas waktu kadarluarsa, tetapi dalam momentum pilkada itu ada batas waktu yang telah ditentukan. Dalam peraturan KPU, seseorang tidak boleh dihukum sebelum adanya putusan yang mengikat meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang pasti, masalah yang terjadi di Pilkada Buton merupakan hal baru sehingga akan menjadi catatan penyelenggara dalam melaksanakan Pilkada berikutnya,” pungkasnya. (p5/nur)

To Top