La Ode Ida : Penjarakan Oknum yang Terlibat Transaksional dalam Pemilihan Rektor – Berita Kota Kendari
Beranda

La Ode Ida : Penjarakan Oknum yang Terlibat Transaksional dalam Pemilihan Rektor

KENDARI, BKK– Komisioner Ombusdman Republik Indonesia, La Ode Ida secara tegas mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan suap dalam Pemilihan Rektor di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri. Jika dianggap perlu, Ombudsman bisa memberi masukan atau bahkan bisa lakukan investigasi bersama dengan KPK.

“Sejak satu dekade terakhir, pengelolaan kampus terindikasi kotor dengan berbagai permainan kekuasaan dan materi. Itulah sebabnya dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi, tak jarang ditransaksikan. Karena rektor pada dasarnya juga pengelola berbagai proyek di kampus yang bisa secara bebas mengatur proyek dengan tradisi ‘kick back fee’. apalagi bisa secara bebas menggunakan dana dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Karena itu, kami dukung KPK memenjarakan oknum yang terlibat dalam praktik transaksional, baik di pemilihan rektor, maupun pada proyek-proyek kampus,” kata La Ode Ida kepada Berita Kota Kendari Online dalam pesan elektronik, Kamis (27/10).

Maka tak heran, lanjut mantan Ketua DPD RI ini, kalau ada rektor yang membuat film pribadi dengan menggunakan anggaran dari PNBP, di mana pengambilan gambarnya pun sampai keliling Eropa.

“Kita masih ingat sejumlah kasus proyek dari APBN yang pernah terungkap ke publik beberapa tahun lalu. Sejumlah rektornya malah masih aman-aman saja. Maka skali lagi, agenda KPK dan juga ombudsman itu perlu didukung agar memiliki progres,” urainya.
Dia menambahkan, kampus harus bersih dari anasir atau figur-figur kotor. Karena kampus menjadi sumber para kader pengelola bangsa ini. Jika induknya saja sudah kotor, maka anak-anaknya pun dipastikan kotor.

Dalam hal ini, La Ode Ida menyorot penggunaan kuota suara menteri yang mencapai 35 persen itu. Hal itu sangat berpotensi membuka ruang suap.

Kalau pun kuota itu tetap dipertahankan, maka perlu kriteria terukur yang jelas, sehingga bisa menjelaskan mengapa menteri menjatuhkan pilihannya pada figur tertentu.

“Karena hak kuota suara menteri itu ternyata juga digunakan oleh rektor di hampir PTN utk mengatur jabatan dekan dan sejenisnya di interen kampus,” kuncinya.

Pernyataan keras La Ode Ida ini merupakan tanggapan atas pernyataan Komisioner KPK, La Ode Syarif yang mengungkapkan adanya berbagai laporan dari masyarakat mengenai dugaan suap dalam proses Pemilihan Rektor di berbagai perguruan tinggi negeri. Laporan yang masuk disebutkan beradal dari sejumlah provinsi, di mana Sulawesi Tenggara termasuk di dalamnya. (aha)

To Top