Kasus Salama Dilimpahkan Ke Kejari Konsel – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kasus Salama Dilimpahkan Ke Kejari Konsel

KENDARI, BKK- Menyelesaikan kasus dugaan korupsi Unit Pelakasan Teknis Daerah (UPTD) Bandara Halu Oleo (HO) Konawe Selatan (Konsel), pihak Kejakasaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) limpahkan kasus tersangka Salama ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel untuk ditindak lanjuti.

 

Pelimpahan tersebut dikarenakan masih kurangnya data penunjang serta pemenuhan alat bukti untuk dilakukannya penahan terhadap Salama yang saat itu menjabat Kepala Seksi (Kasi) Operasional UPTD Banadara HO Konsel.

 

“Kasus Salama kita limpahakan ke Kejari Konsel untuk ditangani disana sebab masih ada beberapa data yang kurang,” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sultra, Janes Mamangkey SH ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/10).

 

Ia melanjutkan, dari proses pelimpahan tersebut, jika sudah selesai ditangani pihak Kejari Konsel, maka akan segera dilimpahkan ke Pangadilan Tipikor untuk disidangkan.

 

“Jika semua sudah rampung maka kasus tersangka Salama akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, termaksud dua tersangka lain yang sudah kami tahan,” jelasnya.

 

Janes juga membeberkan, dari kasus tersebut telah ada dua lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan yakni Kepala UPTD Bandara HO, Samsir dan kepala seksi (Kasi) Operasional, Ibrahim.

 

“Ada tiga tersangka yang sudah kami tetapkan yakni Kepala UPTD Bandara HO Samsir, Kepala seksi (Kasi) Operasional, Ibrahim dan manatan Kasi Operasional UPTD HO Salama. Dari tiga tersangka tersebut dua kami sudah tahan, tinggal Salama saja yang belum,” pungkasnya.

 

Diketahui, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sultra, dalam kasus ini ditemukan kerugian negara Rp 900 juta. Itu bermula dari pungutan jasa retribusi penumpang sejak Januari hingga Desember 2013. Dimana, setiap penumpang membayar Rp 24 ribu.

Modusnya itu, terkuat setelah tidak berimbangnya antara jumlah manifes penumpang dengan jumlah pembayaran retribusi Bandara HO Kendari, sehingga berimbas pada penghasilan asli daerah (PAD). Karena, tersangka menyetor pendapatan tidak sesuai dengan manifes penumpang.

Tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana lima tahun penjara.(m2/lex)

To Top