Awas! Money Politic, Paslon Digugurkan dan Dipidana – Berita Kota Kendari
Headline

Awas! Money Politic, Paslon Digugurkan dan Dipidana

Bawaslu RI Dan Anggota DPR-RI Melakukan Penandatanganan Pernyataan Sikap Anti Politik Uang. (foto: Rudy/BKK)

Bawaslu RI Dan Anggota DPR-RI Melakukan Penandatanganan Pernyataan Sikap Anti Politik Uang. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Ini menjadi peringatan keras bagi pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak 2017. jika ada paslon yang terbrukti melakukan pelanggaran money politic selain akan didiskualifikasi dalam pencalonannya, juga akan dipidanakan.

Hal itu diungkapkan, pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu-RI), Daniel Zuchron dan Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo saat menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi tentang pengawasan Pilwali, yang dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Panwasli) Kendari di Swissbel Hotel kendari, Selasa (26/10).

Menurut Fandi, money politic merupakan kejahatan yang harus diantisipasi baik dari tim paslon kepala daerah maupun dari paslon itu sendiri dengan maksud untuk mempengaruhi agar pemilih, memilih paslon tersebut saat pemilihan nantinya.

“Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2016 itu teah diatur bahwa bagi pemberi maupun penerima yang kedapatan melakukan money politic maka keduanya akan diproses berbeda dengan PKPU yang sebelumnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, namun semua itu menjadi kewenangan Bawaslu Sultra untuk terus menindak lanjuti jika betul-betul ditemukan hal demikian, karena, kata Fandi kewenangan itu sepenuhnya diserahkan kepada Bawaslu selaku pemantau dan pengawas dalam penyelenggara pemilu. Bahkan, seharusnya dalam aturan jika diketemukan paslon melakukan money politic dapat diberikan sanksi dengan dibatalkannya pencalonannya sebagai calon Kada.

“Jika memang diketemukan adanya pelanggaran yang dilakukan, baik itu tim pemenangan maupun paslon kepala daerah segera laporkan kepada Panwas maupun Bawaslu. Saya juga mengimbaukan kepada para penyelenggara pemilu, untuk terus menindaki jika memang ada laporan pelanggaran dan jangan pernah bermain mata dengan para Paslon Kada,” tegasnya.

Sementara itu, Daniel Zuchron, mengatakan hal serupa. Daniel menegaskan agar para penyelenggara pemilu terutama pihak Panwas dan Bawaslu agar cepat mengambil tindakan setiap menerima laporan aduan adanya pelanggaran pemilu.

“Dalam hal ini penindakan yang dimaksud meliputi penerimaan aduan dari masyarakat, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang jelas mengingat waktu penyelesaian hanya diberikan lima hari dari adanya laporan temuan tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, jika memang terbukti dan diketemukan paslon yang melakukan pelanggaran berupa money politic maka baik panwas maupun bawaslu mempunyai kewenangan untuk memberhentikan proses pencalonan kepala daerah tersebut.

“Sesuai aturan PKPU Nomor 10 Tahun 2016 jika diketemukan, selain didiskualifikasi maka proses hukum pidananya juga tetap akan berjalan,” pungkasnya.

“Yah jelas, pidana jalan sendiri dan administrasi bisa diminta kepada Bawaslu untuk dibatalkan bila terpenuhi uang itu beredar secara terstruktur, sistematis dan masif,” tambahnya.

Sebelum tahapan kampanye dimulai, Bawaslu sudah mengingatkan kepada seluruh calon untuk hati-hati dan tidak bermain uang serta bagi-bagi barang kepada masyarakat.

“Mumpung belum masuk kampanye kita sudah ingatkan sejak awal. Sejak sekarang dan mereka sudah ditetapkan. Mereka sudah memiliki legal standing dan bila terbukti, sudah memenuhi diberikan,” jelasnya.

Proses diskualifikasi calon, jelas dia, dilakukan di tingkat Bawaslu. Bila terbukti, Bawaslu merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret calon yang bersangkutan. “Pidananya jalan dan administrasi bisa dibatalkan,” tambahnya.

Dia menguraikan, terstruktur yang dimaksud adalah memanfaatkan struktur kekuasaan. Sistematis menyangkut ada dokumen yang direncanakan atau tidak spontan. “Masif berlangsung secara menyeluruh dan bila semuanya terpenuhi maka akan diberikan sanksi,” bebernya.

Untuk itu, Daniel meminta kepada paslon untuk taat kepada aturan yang telah ditetapkan.

“Undang-undang sekarang, sudah cukup radikal dan bisa merekomendasikan untuk membatalkan pencalonan Paslon. Kami juga ingatkan kepada Panwaslu untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya,” tuturnya.(p5/lex)

To Top