Suksesi

Mengusung (tapi) Tidak Mendukung

Mengusung tidak berarti mendukung. Istilah netizen ini mengemuka di Pilkada Kabupaten Muna Barat (Mubar) 2017 sebagai reaksi atas sikap politik Bupati Muna Rusman Emba, dan juga bereaksi atas polemik internal Partai Demokrat Mubar.

Catatan: LM Ishak Junaidy

Rusman Emba bernaung di bawah panji Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai politik (parpol) yang menerbitkan rekomendasi untuk Pilkada Mubar mengusung figur petahana, LM Rajiun Tumada, berpasangan dengan Acahmad Lamani.

Entah ironi atau lumrah, Rusman Emba mengawal pendaftaran dan mendukung sepupunya, LM Ihsan Taufik–putra Ridwan Bae–yang diusung Golkar sendirian

Ihsan, pria berusia 28 tahun, menggandeng La Nika dalam duet berakronim Insani, telah menjadi penantang tunggal Pilkada Mubar.

Sarkastis “Mengusung Tidak Mendukung” juga disematkan pada polemik Demokrat Mubar.

Secara kelembagaan, Demokrat merekomendasikan Rajiun, tapi internal Demokrat terbelah.

Ada yang mendukung Rajiun, namun ada yang terang-terangan berkampanye untuk pasangan Ihsan-La Nika.

Tidak tampak di permukaan, sebenarnya bukan cuma Demokrat, PAN juga kabarnya beriak.

Jadi, orang yang seperti Rusman Emba itu banyak.

Maka lahirlah pemilahan konotasi mengusung dan mendukung.

Mengusung belum tentu mendukung, dan mendukung tidak mesti mengusung.

Poligami Politik

Secara organel, parpol dapat saja mengusung seseorang, tapi secara personal kader parpol juga bisa mendukung orang lain yang berbeda dengan sikap inangnya.

Implikasi perilaku itu, bisa saja nanti, misalnya, Partai Anu kalah dalam pilkada, namun dalam perjalanan, segelintir politikus Partai Anu dapat ikut mengatur pemerintahan.

Dalam konteks ini, koalisi yang terbangun adalah koalisi emosional (pertemanan), bukan koalisi parpol. Koalisi pendukung bukan koalisi pengusung. Lebih kepada hubungan pribadi ketimbang institusi.

Sejauh mengenai moralitas dalam sebuah komunitas, perilaku seperti itu tentu tidak dapat ditoleransi. Judulnya jelek: Selingkuh, khianat, kepala dua.

Lantaran begitu, usai pilkada banyak terjadi pemecatan, lompat pagar, atau membuat parpol tandingan.

Tapi itu bukan satu-satunya solusi. Pemerintahan ibarat gula. Adakalanya pribadi-pribadi peselingkuh mampu secara perlahan-lahan menarik parpolnya ke dalam pemerintahan. Kamus demokrasi menamakannya rekonsiliasi.

Selingkuh dalam politik itu jamak. Pengalaman baru dalam demokrasi adalah poligami politik.

Misalnya, parpol X mendukung si A, kemudian pada saat pemungutan suara ulang (PSU), si parpol X putar haluan mendukung si B.

Tabiat politik seperti ini hanya terjadi di Pilkada Muna 2015 dan masyarakat di sana menyebutnya flamboyan.

Dalam kamus demokrasi, fenomena ini belum didefinisikan, karena baru pertama kali terjadi. Mungkinkah kasus yang sama terjadi di Pilkada Mubar? Check it out. (*)

To Top