Seleksi Penyuluh non PNS Kemenag Semakin Ketat – Berita Kota Kendari
Aktualita

Seleksi Penyuluh non PNS Kemenag Semakin Ketat

Syaifuddin

Syaifuddin

KOLAKA, BKK – Seleksi penyuluh non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini semakin ketat dan selektif. Apalagi, kuotanya memang sedikit.
“Seleksi rekrutmen penyuluh agama Islam non PNS lingkup Kemenag Kolaka? saat ini sangat ketat dan selektif, tidak sama tahun sebelumnya,” kata Kepala Seksi Penerangan Agama Islam (Penais), Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Kolaka H Syaifuddin Mustaming, Rabu (19/10) di ruangannya.
Menurut Pudho panggilan akrab Syaifuddin, hingga batas akhir pendaftaran Rabu kemarin, terdapat 320 berkas pendaftar penyuluh yang masuk. Rata-rata yang mendaftar ini adalah penyuluh non PNS yang saat ini SK mereka belum berakhir dan akan berakhir pada 31 Desember 2016 nanti.
Pudho mengungkapkan, saat ini terdapat 484 orang penyuluh termasuk dari kabupaten Kolaka Timur. Untuk seleksi penyuluh untuk tahun 2017 hingga 2019, ?Kemenag Kolaka hanya mendapat quota sebanyak 72 orang, sebab keputusan Kemenag RI semua Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia hanya diberi jatah 8 orang penyuluh.
“Karena di Kolaka hanya terdapat 9 KUA, dikalikan 8 orang yang akan diterima, jumlahnya hanya 72 orang. Jadi banyak penyuluh yang sudah tidak diakomodir,” katanya.
Dari 320 pendaftar yang akan memperebutkan 72 kursi dan dinyatakan lulus berkas, selanjutnya akan mengikuti tes tertulis yang direncanakan minggu ketiga bulan November. Adapun lembar soal dan jawabannya, dibuat tim dari Pusat.
Setelah lulus tes tertulis, pendaftar akan mengikuti seleksi akhir, yakni tes wawancara yang dilakukan Kemenag Kolaka. Dalam tes wawancara, akan diujikan kompetensi ilmu keagamaan meliputi baca tulis Alquran, pemahaman fiqih, hadits dan sejarah Nabi Muhammad SAW.
Tes kompetensi komunikasi meliputi mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah dan mampu memberikan konsultasi agama. Uji kompetensi sosial meliputi cakap dalam bermasyarakat dan aktif dalam organisasi keagamaan atau kemasyarakatan, serta uji kompetensi moral meliputi berakhlak mulia dan tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.
“Jadi nanti tidak ada lagi pemilihan penyuluh TPQ atau penyuluh lainnya. Tapi semua harus cakap. Adapun honor mereka direncanakan Rp 500 ribu/bulan dan masih ada harapan untuk diperjuangkan lebih dari itu?,” kata Pudho. (cr3/lex)

To Top