Panwaslu Temukan Indikasi Politik Uang – Berita Kota Kendari
Suksesi

Panwaslu Temukan Indikasi Politik Uang

Alasman Mpesau

Alasman Mpesau

KENDARI, BKK – Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Kendari membenarkan adanya temuan politik uang yang terjadi di masa sosialisasi ini. Panwaslu bahkan tengah memeroses laporan mengenai keterlibatan salah satu bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari.

Ketua Panwas Kendari, Alasman Mpesau pun menyebutkan indikasi politik uang itu ditunjukkan dengan aksi bagi-bagi beras, sarung hingga uang kepada masyarakat. Salah satu lokasi pembagian berada di Wuawua. Adapun Bapaslon yang dilaporkan adalah pasangan Adriatma Dwi Putra – Sulkarnain.
Hanya saja, kata Alasman, Panwas belum bisa memastikan apakah pelanggaran tersebut melibatkan Bapaslon ini atau tidak. Masalahnya, Panwas sudah melayangkan panggilan kepada kubu ADP untuk mengklarifikasi laporan maupun temuan Panwas di lapangan, tetapi sampai kemarin belum dipenuhi.
“Kami sudah panggil agar bisa diklarifikasi temuan itu. Tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak hadir dengan alasan sementara berada di luar daerah. Kalau tidak datang lagi, maka akan ada batas waktu kadaluarsanya,” jelas Alasman, Rabu (19/10) kemarin.
Dia melanjutkan, laporan temuan tersebut sudah dilengkapi dengan dokumentasi saat pembagian barang dan uang itu terjadi, baik foto maupun video. Namun Alasman sekali lagi mengulang, keterlibatan tim ADP masih sebatas dugaan karena belum ada klarifikasinya.
Selain itu, diakuinya bahwa informasi mengenai adanya bagi-bagi beras, uang dan sarung ini sudah marak di masyarakat. Namun bagaimana pun, saat ini masih tahap pemberkasan dari bakal calon menjadi calon wali kota dan wakil wali kota.
Sementara untuk penindakan pidananya, hanya bisa diterapkan jika sudah ada calon yang ditetapkan oleh KPU. “Terkait temuan ini apakah termasuk pelanggaran atau tidak, apakah norma tersebut memenuhi unsur delik yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau tidak, kami tetap akan memerosesnya. Sekali pun sekarang ini belum ada calon yang ditetapkan,” katanya.
Panwas Kota Kendari pun terus bergerak mengawasi bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi di lapangan. “Saat ini kami terus meninjau dan memahami modus money politic. Kami sudah mengetahui dan kami sudah telusuri semuanya. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Apabila rumusan delik telah terpenuhi, dalam hal ini telah ditetapkan sebagai Paslon, maka kami langsung tindaki,” tegasnya.
Alasman juga mengakui sejauh ini laporan dan temuan pelanggaran hanya menunjukkan satu tim Bapaslon. Sementara dua Bapaslon lainnya, yakni Rasak – Haris serta Zayat – Suri belum ada laporan maupun temuannya.
Sementara Ketua Tim Pemenangan ADP – Sul, Syamsuddin Rahim menegaskan belum tahu mengenai adanya temuan Panwas tersebut. Termasuk adanya panggilan Panwas terhadap kubu ADP.
“Beberapa hari ini saya ada di Jakarta. Jadi belum tahu persoalan,” katanya singkat.
Saat didesak apakah memang benar dalam setiap sosialisasi ADP selalu ada pembagian beras, uang dan sarung, Syamsuddin langsung buru-buru meminta untuk melanjutkan pekerjaan yang sedang ditanganinya. “Nanti ya. Oke?” katanya sembari menutup telepon genggamnya.
Sementara itu, Ketua tim pemenangan Zayat Kaimoedin-Suri Syahriah, LM Bariun menyatakan saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh calon tertentu sudah massif dan sistematis. Bahkan diduga memobilisasi PNS, terutama oknum lurah, untuk membagi-bagikan uang dan barang kepada masyarakat saat sosialisasi.
“Pembagian beras, sarung dan uang kepada masyarakat sudah jadi rahasia umum. Bahkan yang kita temukan ada oknum lurah yang bekerja,” ungkapnya.
Bariun bahkan memiliki dokumentasi politik uang tersebut. “Kita sudah punya data, rekaman, sehingga nanti tidak menutup kemungkinan sesuai Undang – Undang Pemilu, kita akan melakukan gugatan awal di Panwas,” pungkasnya.
Bakal Calon Wakil Wali Kota Kendari, Haris Andi Surahman juga mengeluarkan pendapat yang sama. Menurut Haris, para relawannya sudah memiliki bukti yang kuat mengenai dugaan keterlibatan salah satu pasangan dalam pembagian beras dan uang saat sosialisasi. Begitu juga keterlibatan oknum lurah.
“Bahkan ada lurah yang sudah semena-mena memecat RT karena masalah politik. Ini tidak boleh dibiarkan. Panwas harus bergerak,” kata Haris yang dihubungi beberapa waktu lalu. (p5/aha)

To Top