KPU Sultra : Pencalonan Umar Samiun Tetap Bisa Jalan – Berita Kota Kendari
Headline

KPU Sultra : Pencalonan Umar Samiun Tetap Bisa Jalan

Abdul Natsir Moethalib. (foto: Rudy/BKK)

Abdul Natsir Moethalib. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Umar Samiun sebagai tersangka dalam kasus suap Akil Mochtar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan status hukum Umar saat ini tak akan menghalangi proses pencalonannya sebagai Bupati Buton.

Komisioner KPU Sultra, Abdul Natsir Moethalib mengatakan, sepanjang statusnya masih tersangka, Umar Samiun tetap berhak melanjutkan pencalonannya. “Terkecuali, proses hukum itu sudah inkra atau mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Kasus seperti ini (calon bupati yang ditetapkan sebagai tersangka) telah ada di beberapa daerah. Tapi (pencalonan) mereka tetap jalan,” kata lelaki yang akrab disapa Ojo ini, Rabu, (19/10) kemarin.
Dia mengingatkan, dalam proses hukum, ada asas praduga tak bersalah. Adapun terbukti tidaknya sebuah kesalahan itu, hanya bisa diputuskan oleh hakim.
Namun, kata dia, KPU sendiri tetap memberikan kesempatan bagi partai politik pengusung untuk melakukan pergantian jika itu memang diperlukan. Dalam peraturan, ada tiga hal yang membuat partai politik untuk mengganti calonnya.
“Boleh digantikan ketika calon tersebut berhalangan tetap, meninggal dunia. Atau mendapatkan keputusan hukum dari pengadilan yang bersifat inkra. Tetapi pergantian calon akibat tiga hal tersebut dibatas waktu tertentu. Tidak setiap saat dilakukan,” ujarnya.
Yang jelas, kata dia, hak politik seseorang dipilih atau memilih tidak akan hilang dengan status tersangka. Kalau pun, seumpama sudah dilantik sebagai Bupati, lalu hakim menjatuhkan vonis dan sudah berkekuatan hukum tetap, itupun masih bisa tetap dilantik.
Ojo memberi contoh seperti kasus yang menimpa Bupati Minahasa Selatan. Saat hari pelantikan, Bupati tersebut dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani proses pelantikan.
“Jadi ada mekanismenya. Saat dia (Bupati Minahasa Selatan) harus menjalani masa hukuman, yang memegang pemerintahan adalah wakil (bupati) atau gubernur, sesuai arahan dari Mendagri,” tandasnya.
Sementara itu,
Dewan Pengurus Wilayah PAN Sultra masih enggan mengomentari informasi status Umar Samiun yang tak lain Ketua DPW PAN Sultra itu. Sekretaris DPW PAN, Adriatma Dwi Putra menyatakan pihaknya masih menelusuri kebenaran informasi tersebut.
“No comment dulu, ya, untuk sekarang,” ujarnya.
Saat didesak apakah DPW PAN Sultra akan menggelar pertemuan untuk membahas pencalonan kembali Umar Samiun di Kabupaten Buton, ADP pun menjawab secara diplomatis. “Kita lihat dulu. Segala urusan yang berkaitan dengan hukum, kami akan serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang,” tandasnya.

Seperti diberitakan oleh Jawa Pos, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Calon Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, sebagai tersangka kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk memenangkan perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton pada tahun 2011.
“Iya yang bersangkutan (Samsu Umar Abdul Samiun) sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat dikonfirmasi awak media, Rabu (19/10).
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Samsu Umar dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.
Meski demikian, Syarief masih enggan membeberkan mengenai kasus ini. Termasuk nominal suap yang diduga diberikan Samsu Umar kepada Akil. Hal ini lantaran penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan.    Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak yang dihubungi Berita Kota Kendari tadi malam juga tak banyak memberikan komentar. Saat ditanya apakah KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan Umar Samiun, Yuyuk hanya menjawab belum ada.
Diketahui, Akil Mochtar saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung untuk menjalani masa hukuman penjara seumur hidup lantaran menerima suap dan janji terkait pengurusan sembilan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tujuh di antaranya telah ditindaklanjuti KPK dengan menetapkan sejumlah tersangka.
Sebelum Samsu Umar, KPK telah menetapkan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, sebagai tersangka. Dengan penetapan tersangka terhadap Samsu Umar, saat ini tinggal satu pilkada yang disebut dalam dakwaan Akil terindikasi suap, yakni Pilkada Provinsi Jawa Timur yang sekarang dipimpin Gubernur Soekarwo.
Samsu Umar mengakui memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil sekitar tahun 2012 agar memenangkan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK. Hal itu, disampaikan Samsu Umar saat bersaksi dalam persidangan Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 4 Maret 2014 lalu. “Saya transfer ke CV Ratu Samagat, Rp 1 miliar,” katanya.
Dugaan suap ini bermula dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang digelar pada Agustus 2011. Terdapat sembilan pasangan calon yang mengikuti Pilkada ini, yakni pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa dan La Diri, Azhari dan Naba Kasim, Jaliman Mady dan Muh Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, La Sita dan Zuliadi, La Ode M Syafrin Hanamu dan Ali Hamid, Edy Karno dan Zainuddin, serta pasangan Abdul Hasan dan Buton Achmad.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton yang melakukan penghitungan suara menyatakan pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo sebagai pemenang. Keputusan KPU ini digugat oleh pasangan Lauku dan Dani, Samsu Umar dan La Bakry, serta Abdul Hasan dan Buton Achmad ke MK.
Dalam putusannya, MK membatalkan putusan KPU Buton dan memerintahkan KPU Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta melakukan pemungutan suara ulang. Pada 24 Juli 2012, MK memutus Samsu Umar dan La Bakry menjadi pemenang Pilkada Buton. (p5-jpg/aha)

To Top