KPU Kendari Segera Maksimalkan UU Pilkada – Berita Kota Kendari
Suksesi

KPU Kendari Segera Maksimalkan UU Pilkada

KPU Kota Kendari Bekerja Sama dengan Kejaksaan Saat Melakukan Sosialisasi UU Pilkada. (foto: Rudy/BKK)

KPU Kota Kendari Bekerja Sama dengan Kejaksaan Saat Melakukan Sosialisasi UU Pilkada. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Undang Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai disosialisasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari.

Soasialisasi yang diadakan, Rabu (19/10), di Hotel Horison Kendari tersebut,

juga melibatkan pihak panitia pengawas pemilu (Panwaslu), kemudian kepolisian resort (Polres) Kendari, serta tim penghubung (LO) dan pengurus partai pengusung

bakal pasangan calon (Bapaslon) wali kota dan wakil wali kota. Beberapa siswa SMA yang akan menjadi pemilih pemula juga turut hadir di kegiatan ini.

Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu menjelaskan, kegiatan ini untuk bertujuan untuk menangani proses penegakan hukum dalam pelanggaran pilkada. Terkhusus pemilihan wali kota (Pilwali) Kendari yang akan memasuki tahapan penetapan pasangan calon (Paslon).

“Setelah penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari 24 Oktober mendatang, segala ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada secara otomatis akan berlaku. Memang sebelumnya kemarin-kemarin aturan tersebut belum ditegakan secara maksimal karena masih sebatas bapaslon dan masih dalam tahap koordinasi terkait persiapan,” kata Hayani di sela-sela kegiatan sosialisasi tersebut.

Ia menambahkan, kegiatan yang dilaksanaka ini adalah wujud nyata atau tindak lanjut dari pertanyaan publik mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan pilkada.

“Kami dari KPU, sama sekali tidak melakukan proses penyelesaian masalah-masalah karena kami hanya melakukan segala bentuk tahapan dan yang memproses pelanggaran tersebut adalah panwaslu. Kalau memang ada temuan pelanggaran maka akan langsung diproses karena di dalam panwas ada Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gamundu Pemilu) yang terdiri dari pihak kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Dalam melakukan penyuluhan hukum seperti ini, lanjutnya, tentu diharapkan dapat memberikan segala pemahaman agar aturan bisa dipatuhi. Semua pihak yang terlibat dalam pilwali nanti, mesti taat dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kendari Herlina Rauf SH menuturkan, pihaknya telah membuat memorandum of understanding (MoU) bersama pihak KPU dalam melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada serentak 2017 nanti.

“Kami memiliki peran dalam mensukseskan pilkada serentak terutama dalam Pilwali Kota Kendari. Penegakan hukum itu akan efektif jika telah dilakukan penetapan secara pasti Paslon Wali Kota dan Wakil Kendari dan kalau ada laporan-laporan yang masuk maka kami akan langsung tindaki,” tutur Herlina. (p5/nur)

To Top