Tingkatkan Netralitas PNS, Panwaslu Bombana Gelar FGD – Berita Kota Kendari
Suksesi

Tingkatkan Netralitas PNS, Panwaslu Bombana Gelar FGD

Suasana sosialisasi FGD tentang netralitas PNS dan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Panwaslu Bombana di Hotel Istana, Rumbia, kemarin. Foto; Ridha/BKK.

Suasana sosialisasi FGD tentang netralitas PNS dan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Panwaslu Bombana di Hotel Istana, Rumbia, kemarin. Foto; Ridha/BKK.

RUMBIA, BKK- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bombana menggelar Focus Group Discusion (FGD) tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 mendatang.

Koordinator divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Panwaslu Bombana Hasdin Nompo mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat utamanya PNS agar dapat memposisikan dirinya dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Bombana nanti.

“Ini bertujuan utama memberikan pemahaman kepada PNS dalam pelaksanaan pilkada ke depan. Diharapkan, mereka tidak terlibat politik praktis dan menjunjung tinggi aturan perundang-undangan sesuai yang diamanatkan dalam Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Hasdin disela-sela FGD yang digelar di Hotel Istana Rumbia, Selasa (18/10).

Selain itu, PNS diimbau untuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Tujuannya agar mereka terhindar dari proses hukum akibat tidak mampu memposisikan dirinya dalam pelaksanaan pilkada.

“Intinya, PNS tidak dilarang untuk memilih pasangan calon bupati, namun mereka tidak bisa memposisikan diri seperti masyarakat biasa atau tim pemenangan pasangan calon. Jika ditemukan ada yang melanggar aturan, kita akan jadikan temuan dan merekomendasi temuan tersebut sesuai tingkatannya,” ujar Hasdin.

Hal senada dikatakan pimpinan Badan Pemgawas Pemilu (Bawaslu) Sultra Munsir Salam. Dikatakannya, netralitas PNS dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Bombana ke depan sangat menentukan keberhasilan pesta demokrasi di daerah tersebut. Begitu pula dengan pengawas pilkada mulai dari Panitian Pengawas Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), hingga panwaslu kabupaten, diharapkan untuk tetap netral.

“Kalau ada anggota PPL atau panwascam yang terbukti ikut terlibat langsung dalam politik praktis, laporkan segera secara resmi ke panwaslu kabupaten dan diteruskan ke bawaslu provinsi. Bila terbukti kita akan beri sanksi,” tegas Munsir.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana Burhanuddin A HS Noy mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan memproses PNS yang terlibat politik praktis.

“Kalau ada PNS yang terlibat dan ada laporannya dari lembaga resmi atau panwas, kita langsung proses. Tidak perlu berlama-lama menangani masalah tersebut,” katanya.

Meski begitu, dirinya tetap akan melakukan langkah-langkah penanganan seperti proses pembinaan dan langkah lain sesuai aturan. Jika sejumlah langkah yang dilakukan tidak diindahkan maka pihaknya siap melakukan tindakan tegas.

“Kalau masih bisa kita bina, ya kita bina dulu, namun kalau tidak kita akan lakukan tindakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya. (cr2/nur)

To Top