KPU Usulkan Anggaran Pilgub Rp 464 M – Berita Kota Kendari
Suksesi

KPU Usulkan Anggaran Pilgub Rp 464 M

RUDINAN/BERITA KOTA KENDARI TRANSPARANSI. KPU Sultra saat menggelar Konsultasi Publik Rancangan Anggaran Biaya Pilgub Sultra Tahun 2018, di Aula Husni Kamil KPU Sultra, Selasa (18/10).

RUDINAN/BERITA KOTA KENDARI
TRANSPARANSI. KPU Sultra saat menggelar Konsultasi Publik Rancangan Anggaran Biaya Pilgub Sultra Tahun 2018, di Aula Husni Kamil KPU Sultra, Selasa (18/10).

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara mengusulkan anggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 sebesar Rp 464.563.827.489.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah saat membuka konsultasi publik mengakui jika dilihat dari jumlahnya, memang usulan ini mengalami kenaikan yang sangat fantatis jika dibandingkan dengan Pilgub 2012 sebesar Rp 81,9 miliar. Namun dia meyakinkan, bahwa angka tersebut sudah disusun berdasarkan kebutuhan yang rasional dan punya landasan aturan.
“Kami juga melihat angka ini kaget. Tetapi berulang kali kami kaji dan teliti, tapi realitasnya sudah seperti itu. Kami menyusun berbasis normatif aturan baik Permenkeu, Permendagri, maupun Peraturan KPU sendiri,” kata Hidayatullah dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Anggaran Pilgub 2018, di Aula Husni Kamil KPU Sultra, Selasa (18/10).
Menurut Hidayatullah, dalam menyusun anggaran, KPU melakukannya secara transparan dan akuntabel. Makanya, konsultasi publik ini sebagai komitmen KPU untuk mewujudkan transparansi anggaran.
“Anggaran Pilgub ini nanti masyarakat dapat melihat langsung di website KPU. Tidak ada yang akan kami sembunyikan, silahkan anda kaji berikan saran kepada kami,” kata mantan aktivis anti korupsi ini.
Sekretaris KPU Sultra, Dr Syarifuddin menyebutkan, kenaikan kebutuhan anggaran Pilgub disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, bertambahnya masa kerja penyelenggara pilkada, di mana pada Pilgub 2012 hanya delapan bulan, pada Pilgub  2018 menjadi 12 bulan, sesuai UU Nomor 10 tahun 2016.
Berikutnya bertambahnya jumlah kabupaten/kota di Sultra. Saat Pilgub 2012 hanya 12 kabupaten/kota, naik menjadi 17 kabupaten/kota pada Pilgub 2018. “Bertambah daerah maka bertambah juga personil penyelenggara. Sehingga bertambah pula anggaran yang dibutuhkan,” jelasnya.
Dia menyebutkan, pada Pilgub 2012 lalu, jumlah aggota KPU kabupaten/kota hanya 65 orang, sementara Pilgub 2018 menjadi 90 orang. Secara rinci, petugas di tingkat PPK pada Pilgub 2012 hanya 1.020 orang, sedangkan Pilgub 2018 mencapai 1.070 orang.
Meningkatnya jumlah personil ini tentu berimbas pada meningkatnya jumlah honorarium. Terlebih, ada ketentuan baru mengenai honor petugas sesuai peraturan menteri keuangan. Pada Pilgub 2012, honor ketua PPK hanya Rp 1 juta, pada Pilgub 2018, naik menjadi Rp 1.850.000. Sedangkan honor anggota dari Rp 750.000, naik menjadi Rp 1.600.000.
“Jadi bisa dibayangkan peningkatannya. Dikalikan jumlah banyak orang dan bertambahnya lama bekerja sehingga anggarannya naik. Tapi ini bukan mau kami, tapi aturanlah yang menyebabkannya,” katanya.
Berdasarkan hitungan Sekretariat KPU Sultra, untuk biaya honorarium penyelenggara dari provinsi hingga di tingkat desa sudah mencapai Rp 165 miliar lebih.
Komisioner KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Moethalib menambahkan, penambahan anggaran Pilgub Sultra 2018 ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap beberapa aturan baru, terutama pada Peraturan Menteri (Permen) Keuangan dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016. “Adanya penambahan itu dikarenakan adanya dana sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi sampai saat ini, aturan dana sharing tersebut belum turun,” kata Natsir.
Selain itu, tambahnya, peningkatan jumlah anggaran juga berkaitan dengan biaya kampanye yang kini sepenuhnya ditanggung oleh KPU Sultra, serta bertambahnya jumlah daftar pemilih.
“Kalau di 2012 lalu, biaya kampanye itu ditanggung oleh calon sementara untuk di 2018, sepenuhnya ditanggung KPU, baik itu baliho, spanduk dan umbul-umbul serta adanya penambahan jumlah kabupaten/kota di Sultra bertambah dari yang sebelumnya hanya 12 sekarang menjadi 17 kabupaten/kota,” jelas lelaki yang akrab disapa Ojo ini.
Lanjutnya, penambahan kabupaten/kota di Sultra tersebut dipastikan bertambah pula penyelenggara. Sementara biaya kampanye di media cetak maupun elektronik itu sepenuhnya ditanggung oleh KPU.     Bahkan untuk debat pasangan calon yang dulunya hanya dilakukan satu kali, di Pilgub 2018 bedat kandidat akan diselenggarakan tiga kali. “Jangan hanya dilihat angka yang bertambah. Tapi, lihat juga bertambahnya penyelenggara pemilu. Bahkan saat debat kandidat di Pilgub 2018 nanti harus disiarkan live di lembaga penyiaran publik atau siaran tunda yang bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra Nasir A. Baso mengungkapkan, saat ini anggaran tersebut mulai dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun rancangan anggaran Rp 624 miliar tersebut dipastikan masih akan bertambah. Pasalnya anggaran tersebut belum termasuk biaya pengamanan.
“Rancangan anggaran itu belum termasuk pengamanan. Proposalnya (pihak pengamanan) sendiri belum masuk, jadi kita belum tahu total secara keseluruhan untuk anggaran Pilgub Sultra 2018 mendatang,” ungkap Nasir.
Ia menambahkan, dilihat besaran anggaran yang diusulkan tersebut, dipastikan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra. Apalagi, saat ini APBD Sultra yang sebelumnya mencapai Rp 2,6 triliun berkurang karena adanya kebijakan pemotongan dana alokasi umum dari sebesar Rp 250 miliar.
“Kami belum dapat memastikan anggaran tersebut akan dipenuhi oleh Pemrov Sultra. Tetapi saat ini, pengusulan anggaran tersebut sedang dibahas oleh TAPD,” pungkasnya. (p5/aha)

To Top