PPNI : Ratusan Perawat Bisa-bisa Mogok Kerja – Berita Kota Kendari
Suksesi

PPNI : Ratusan Perawat Bisa-bisa Mogok Kerja

RUMBIA, BKK- Manuver sebagian anggota dewan yang menolak pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan mulai berdampak pada pelayanan terhadap publik. Ada informasi, ratusan perawat akan menggelar mogok kerja.

Gejala pemogokan ini terlihat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) dan RSUD Bombana. Informasi yang dihimpun, ratusan perawat, baik di RSUD maupun Puskesmas yang ada di Bombana mulai terlihat gelisah.
Bagaimana tidak, mereka sudah tidak menerima insentif dan honor beberapa bulan terakhir. Tercatat, 295 perawat sudah tidak menerima honor dan intensif sejak bulan Juni. Jumlah ini terdiri dari 229 perawat Puskesmas, dan 66 perawat di RSUD setempat.
Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Heryanto SKM mengakui dinamika yang terjadi dalam pembahasan R-APBD Perubahan ini berdampak buruk terhadap kinerja perawat di daerah itu. “Bisa mogok perawat di Bombana kalau begini. Bayangkan saja, hingga Oktober ini, perawat yang berstatus PNS di sini sudah empat bulan tidak terima insentif yang besarannya mencapai 500 ribu per bulan,” kata Heryanto yang pada Berita Kota Kendari, Minggu malam (16/10).
Untuk perawat yang berstatus honor lebih parah lagi. Mereka tidak menerima intensif sebesar 500 ribu per bulan, ditambah honor yang Rp 600 ribu per bulan. Mandeknya pembayaran ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir.
Selain pembayaran honor, tambah anggota DPRD Bombana ini, RSUD Bombana saat ini juga mengalami kekurangan stok obat. Menurut dia, pasien yang menjalani perawatan di RSUD harus belanja obat di luar rumah sakit.
“Jadi saat ini, stok obat seperti anti biotik di sana sudah tidak ada. Kalau dibiarkan begini terus bisa meningkat angka kematian di Bombana ini,” tukasnya.
Untuk menghindari dampak yang lebih buruk, dia berharap agar  pembahasan RAPBD-P tahun ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. “Besok (hari ini,red), seluruh perawat akan rapat membahas masalah pembayaran honor yang telat ini. Kalau APBD-P ini masih juga belum dibahas, saya jamin, perawat di Bombana akan mogok kerja,” tekan politisi Partai Golkar Bombana ini. (cr2/aha)

To Top