Beranda

Langgar Amdal, Kedai Kopi Kita Segera Dihearing DPRD

Aksi demo yang digelar Aliansi Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan (Ansel) Sulawesi Tenggara (Sultra) di depan Kedai Kopi Kita, Rabu (12/10).

Aksi demo yang digelar Aliansi Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan (Ansel) Sulawesi Tenggara (Sultra) di depan Kedai Kopi Kita, Rabu (12/10).

KENDARI, BKK – Keberadaan bangunan Kedai Kopi Kita yang terletak di Jalan Abunawas, Kendari, diduga menyalahi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Hal ini pun mendapat sorotan dan dipersoalkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan (Ansel) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang menggelar aksi demo di depan Kedai Kopi Kita, Rabu (12/10).

Kordinator aksi Jefri mengungkapkan, persoalan Amdal serta Andalalin yang ada di Kedai Kopi Kita itu belum ada sama sekali. Bahkan pengelolaan parkir di kedai tersebut menggunakan bahu jalan yang dapat menghambat gangguan berlalu lintas.

“Secara konstitusional telah diatur mengenai bangunan atau jenis usaha yang dapat mengganggu berlalu lintas, seharusnya terlebih dulu pihak usaha dalam hal ini Kedai Kopi Kita harus memiliki dokumen Andalalin tetapi sampai hari ini pihak kopi kita sama sekali tidak memiliki dokumen tersebut,” ungkap Jefri.

Hal ini, sambung Jefri, segala jenis usaha dalam kepengurusan Andalalin telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sehingga kami dari Ansel Sultra meminta kepada pihak Kedai Kopi Kita untuk mempertanggung jawabkan dan memperlihatkan dokumen Amdal serta Andalalin. Selain itu kami mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk mengambil tindakan tegas menangani persoalan ini,” tegas Jefri.

Ansel Sultra juga mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari untuk memanggil semua pihak yang terkait, baik dari pihak Kopi Kita maupun pihak Pemkot Kendari.

“Mendesak DPRD Kota Kendari untuk membuat rekomendasi terkait pemberhentian sementara aktifitas operasi Kedai Kopi Kita sebelum dilakukan hearing (rapat dengar pendapat) terbuka,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari La Ode Azhar mengungkapkan, akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kendari dan pengelola Kedai Kopi Kita untuk dilakukan hearing.

“Kita akan agendakan pemanggilan terhadap mereka dalam waktu dekat ini, tinggal menunggu usainya kegiatan reses anggota DPRD,” ungkapnya. (p5/nur)

To Top