Lingkar Sultra

DPRD Mubar Bahas Perda OPD

LAWORO, BKK – Mungkin kapok dengan adanya Perkada, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat Bamus yang dilaksanakan Rabu (12/10), sembilan anggota DPRD dari unsur pimpinan dan anggota Bamus, serta Pemerintah Daerah yang diwakili Asisten III Drs Safiuddin MSi, Kabag Hukum Sugandi SH dan Kabag Organisasi La Sampe menghadiri rapat tersebut.

Pembahasab Raperda OPD ini sempat mengalami kendala karena pembahasan Raperda OPD yang diserahkan oleh Pemda tahun lalu, masih berdasarkan PP Nomor 41 dan hingga hingga saat ini belum tuntas di bahas dan masih dalam skorsing hingga waktu yang tidak di tentukan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan niat dari anggota DPRD Mubar bersama Pemda Mubar untuk menyelesaikan Raperda OPD yang kini harus mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016.

“Raperda OPD berdasarkan PP Nomor 14 sudah diproses dan diskorsing hingga waktu yang tidak ditentukan. Sehingga posisi OPD berdasarkan PP nomor 14 akan dicabut skorsingnya dan akan dihentikan pembahasanya. Hal ini berdasarkan surat penarikan dari Pemerintah Daerah dan kita akan lanjutkan pembahasan OPD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016,” jelas Wakil Ketua DPRD Mubar Cahwan saat dikomfirmasi hal ini kemarin.

Menurut Cahwan, penyelesaian Raperda OPD harus segera diselesaikan karena akan berimplikasi pada pembahasan APBD 2017 mendatang. “Akan ada kosekuensi pembiayaan di APBD 2017, sehingga penting untuk dibahas sebelum pembahasan KUA PPS. Jangan sampai ada SKPD baru atau ada anggaran di setiap SKPD yang anggaranya akan berkurang atau bertambah,” pungkas politikus partai Demokrat ini

Di tenpat terpisah Kadis DPPKAD Kabupaten Muna Barat Zakaruddin SE MSi ketika dikonfirmasi hal, merespon positif hal ini. Katanya memang hingga saat ini DPRD Kabupaten Muna Barat belum membahas sama sekali raperda tentang kelembagaan daerah sesuai PP nomor 18 tahun 2016 itu. Imbasnya APBD tahun 2017 di Kabupaten Mubar, terancam kembali ke perkada jilid II.

“Jika DPRD Mubar kembali molor membahas raperda tentang struktur kelembagaan daerah , maka resikonya APBD Mubar tahun 2017, kembali ke perkada. Pasalnya tanggal 14 November 2016, harus sudah ada nota kesepahaman antara dewan dan ekekutif untuk dibawa ke provinsi,, untuk menyusun APBD tahun 2017. Bagaimana kita mau menyusun KUA PPAS,kalau anggaran belum ada. Jika hal ini terjadi, maka konsekweinsinya rakyat Muna Barat, kembali menderita,” kata Kepala DPPKAD Mubar ini kemarin ketika dikonfirmasi hal ini. (CR1/lex)

To Top