Suksesi

Panwas Kolut Pastikan Netral Dalam Pilkada

Ketua Panwaslu Kolut, Ajmal Arif

Ketua Panwaslu Kolut, Ajmal Arif

LASUSUA, BKK – Pemanggilan terhadap 12 orang Apatatur Negeri Sipil (ASN) di lingkup Pemda Kolut yang terindikasi menghadiri deklarasi salah satu pasangan calon (Paslon) dianggap overprotektif dan berlebihan oleh tim pendukung paslon yang deklarasinya dihadiri sejumlah PNS tersebut.

Namun, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kolut memastikan, dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 nanti, pihaknya berupaya bersikap netral dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Panwaslu Kolut Ajmal Arif mengatakan, dalam bekerja dan menjalankan funsi pengawasan atas pelaksanaan pemilihan. Panwaslu harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan bebas dari intervensi.

“Pemanggilan 12 orang ASN sudah sesuai dengan peraturan dan perudang-undangan yang ada dan kalau ada yang merasa dirugikan dan keberatan silakan tempuh jalur hukum atau jalur yang telah gariskan peraturan” kata Ajmal yang ditemui, Selasa (11/10).

Menurut Ajmal, berdasarkan amanat Undang Undang (UU) nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu secara gamblang dan jelas tentang tugas, wewenang dan kewajiban panwaslu. Apabila dalam bekerja menyalahi aturan perundang-undangan maka sangsinya juga jelas di UU ini.

“Tidak ada yang diskriminatif. Panwaslu hanya memproses 12 orang ASN yang dilaporkan dan kebetulan 12 ASN ini terindikasi menghadiri deklarasi salah satu paslon,”tegas Ajmal.

Selain itu lanjut Ajmal, Panwaslu hanya melakukan proses atas laporan tersebut sesuai aturan yang ada dan tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan terhadap salah satu pihak paslon kepala daerah.

“Kalau ada orang atau kelompok orang yang ingin mengintervensi kinerja panwaslu maka kami akan bawa itu ke jalur hukum atau masuk rana pidana,” katanya.

Kalau semua peserta pilkada, mulai dari Paslon, tim dan partai pendukung dan pengusung inginkan pilkada ini bermutu dan menghasilkan pesta demokrasi yang jujur, tambahnya, maka biarkan penyelenggara bekerja sesuai tahapan dan mekanisme yang ada.

“Yang salah itu kalau Paswas menerima tapi tidak menanggapi laporan tersebut. Namun kalau Panwas menerima laporan dugaan pelanggaran dan ditindak lanjuti sesuai aturan maka itu sesuatu yang benar”ujar Ajmal.

Ajmal menegaskan, meskipun kinerja panwaslu di sorot salah satu tim paslon, namun pihaknya tetap akan melakukan penindakan atas laporan adanya pelanggaran dalam pilkada. ASN yang terlibat politik praktis akan tetap di proses sesuai aturan yang ada. (K6/nur).

To Top