Bagai Menepuk Air Kepercik Muka Sendiri – Berita Kota Kendari
Feature

Bagai Menepuk Air Kepercik Muka Sendiri

Selain pemilihan wali kota, Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) juga ikut menjadi perhatian publik. Namun bukan lebih karena dinamika para calon yang maju, tapi karena mengapa bisa tertunda sampai tiga kali.

Oleh : Rudinan
Wartawan Berita Kota Kendari

Bagaimana tidak, penundaan Pilrek sebanyak tiga kali merupakan hal yang baru terjadi sepanjang sejarah UHO. Bahkan mungkin, baru pertama kali terjadi di seluruh universitas negeri yang ada di Indonesia.
    Pemilihan Calon Rektor UHO sedianya dilaksanakan tanggal 9 September 2016 lalu. Tetapi kemudian ditunda ke tanggal 22 September dan kemudian ditunda lagi ke tanggal 26 September.
    Ternyata, pemilihan batal lagi digelar. Kali ini, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kabar terakhir, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI meminta agar Pilrek dimulai dari awal. Berarti, akan ada mekanisme penjaringan bakal calon rektor yang baru.
    Kejadian yang menimpa Pilrek UHO ini jelas mengundang tanda tanya besar dan mengundang perhatian banyak kalangan, terkhusus akademisi, mahasiswa, alumni serta masyarakat umum. Boleh dikata, penundaan sejak awal diliputi misteri.
    Para anggota senat dan para calon rektor tidak mengatahui alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Bahkan media yang berupaya mengakses informasi dari sumber utama, terutama pada Ketua Panitia Pilrek UHO, Prof Dr Hilaluddin Hanafi, tidak mendapat respons sama sekali. Termasuk ketika meminta konfirmasi mengenai kontroversi keabsahan suara dari senat.
    Hilaluddin pun saat itu hanya mengeluarkan statemen yang aneh. Bahwa alasan penundaan Pilrek, belum diketahui secara pasti. Kok bisa? Ini jelas sangat kontraproduktif dengan semangat civitas akademik yang harusnya tampil sebagai orang-orang intelek serta berpikiran terbuka.
    Statemen yang aneh seperti ini jelas membuat publik bertanya, ada apa dengan kepanitiaan Pilrek UHO? Padahal, panitia seharusnya menjadi penyambung antara UHO, Kemenristekdikti dan publik sendiri. Karena panitia Pilrek lebih bersifat netral dan independen.
    Justru, informasi yang diperoleh oleh media ini banyak yang di luar dugaan. Ini berkenaan dengan sepak terjang para kandidat rektor dan tim pendukungnya sebagai bagian penghias proses perjalanan pilrek ini.
    Ada calon rektor yang disebut-sebut sampai mengkarantina para pendukungnya (senat) di salah satu hotel di Kota Kendari selama beberapa hari. Tujuannya jelas untuk konsolidasi dan mengamankan suara pada pemilihan di tanggal 9 September ataupun tanggal 22 September.
    Kerja-kerja yang sangat mirip dengan politisi ini menggambarkan betapa pemilihan rektor juga sudah dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Selain itu, jika cerita ini memang benar, juga menandakan ketidakyakinan para calon rektor dan pendukungnya terhadap informasi penundaan pilrek yang diberikan pihak panitia Pilrek UHO. Hal ini terjadi karena tidak terbukanya pihak panitia tentang alasan mengapa Pilrek tersebut ditunda.

    Berselang beberapa hari, akhirnya alasan penundaan telah terjawab. Media untuk menjawabnya pun cukup unik, yakni Youtube. Di media berbagi video itu, Rektor UHO, Prof Dr Usman Rianse menjawab dinamika Pilrek UHO 2016, di pekan terakhir September.
    Prof Usman menjelaskan laporan masyarakat yang berkenaan dengan unit Pelaksana Teknis (UPT) non-akademik yang masuk sebagai anggota senat akademik UHO. Dalam Statuta UHO, menurut Usman, UPT-UPT yang ada mempunyai tugas dan fungsi berkaitan akademik.
    Contohnya, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan akademik, seperti penawaran mata kuliah, nilai, dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.
    Bantahan Rektor ini ibarat kata pepatah “Menepuk Air Kepercik Muka Sendiri” karena seluruh bantahan tersebut telah terjawab setelah kedatangan Tim Biro Hukum Kemenristek-Dikti tanggal 26-27 September 2016 lalu. Entah apa yang menjadi rekomendasi Tim Biro Hukum tersebut, yang jelas keesokan harinya Prof Dr Usman Rianse selaku Rektor UHO melakukan pelantikan dengan mencoret beberapa Lembaga dan UPT non-akademik dari keanggotaan Senat Akademik UHO.
    Ini merupakan salah satu contoh bahwa betapa para pejabat publik, lebih-lebih lagi yang menyandang status intelektual terdidik dari dunia perguruan tinggi, mesti lebih hati-hati saat berkata dan bertindak.
    Disadari atau tidak, para cendikia ini selalu menjadi panutan publik di tengah merosotnya tingkat kepercayaan terhadap institusi lain. Kalau sudah mereka juga yang ternoda, dikhawatirkan tak ada lagi yang tersisa untuk menjadi teladan atau rujukan bagi publik.

    Semoga kita semua mengambil pelajaran dari peristiwa ini, untuk menuju ke arah yang lebih baik. (*)

To Top