Empat Daerah Kategori Rawan – Berita Kota Kendari
Headline

Empat Daerah Kategori Rawan

deklarasi-damai-paslon-jpg6KENDARI, BKK – Dari hasil data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengidentifikasi, empat daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 di Sultra yang paling rawan terjadi kecurangan dengan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni Kota Kendari, Buton, Bombana, dan Muna Barat (Mubar).

Ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin Udu, mengungkapkan penilaian tersebut berdasarkan keikut sertaan calon Kepala Daerah dari petahana serta adanya calon yang merupakan anak dari petahana tersebut merupakan profesionalisme penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pelanggaran tersebut seperti pemuktahiran daftar pemilih tetap (DPT), politik uang, menggunakan fasilitas Negara dan adanya mobilisasi dari aparatur sipil Negara (ASN) yakni PNS. Empat daerah ini dinilai menjadi rawan Pilkada. Nilainya adalah rawan tinggi. Hal ini kami menilai dari pemilihan umum presiden, pemilihan anggota dewan hingga pilkada serentak 2017 mendatang,” jelas Hamirudin saat ditemui usai kegiatan deklarasi damai Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Pilkada serentak tahun 2017 di Grand Clarion Kendari, Kamis (6/10).

Ia menambahkan, yang paling menonjol pelanggaran tersebut mulai nampak terutama masalah pemuktahiran data pemilih, pada empat kabupaten/kota yakni Kendari, Bombana, Buton dan Mubar ini sudah mulai nampak.

“Untuk di Kota Kendari, ada kenaikan jumlah DPT sebanyak 50 ribu orang. Jumlah ini tidak sinkron dengan DPT pada pilpres dan pilcaleg lalu. Yang uniknya di Bombana dan Buton, ada peningkatan 17 ribu DPT, tapi hasil analisa dari pusat statistik Sultra, dua daerah ini, peningkatannya tidak signifikan, hanya tiga persen. Olehnya itu kami meminta tolong dicek kembali DPT yang telah divalidasi,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Hidayatullah menjelaskan, peluang kecurangan tidak hanya terjadi di Kabupaten seperti yang disebutkan ketua Bawaslu Sultra melainkan juga bakal terjadi di Kolaka Utara (Kolut) dan Butun Tengah (Buteng), berpotensi dimasuki oleh pemilih ilegal.

“Ini juga menjadi potensi masalah nantinya. Karena pasti akan ada masyarakat dari Kabupaten Muna yang akan masuk memilih di Kabupaten Mubar. Begitu juga di Kabupaten Buteng, akan ada masyarakat Kabupaten Muna yang akan masuk memilih di Kabupaten Buteng ini. Nah ini harus kita antisipasi dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Dayat agar seluruh anggota KPU ditujuh daerah kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada serentak agar meneliti melakukan pemuktahiran DPT dalam proses penyelenggaran Pilkada serentak 2017 nanti. Dayat berharap bisa terus bersama-sama dengan pihak terkait terutama Bawaslu Sultra dan Kepolisian dalam melakukan pemantauan terkait potensi membludaknya jumlah DPT.

“Kami berharap agar saat melakukan pemuktahiran data pemilih di tujuh kabupaten/kota ini bisa mengawal dengan baik. Kami juga meminta kepada Bawaslu dan Kepolisian untuk memantau kinerja kami,” harapnya.

Dikonfirmasi kepada Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu menuturkan, Pembengkakan jumlah DPT hal itu dipicu akibat data ganda pemilih dan saat ini pihaknya sementara dalam proses melakukan verifikasi jumlah DPT di Kota Kendari.

“Sampai tanggal 7 Oktober 2016 mendatang, kami sementara melakukan verifikasi jumlah DPT untuk membuat Data Pemilih Sementara (DPS) sekaligus mencari data valid, sehingga tidak akan ada lagi penggandaan data pemilih,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan ADP Sul, Samsuddin Rahim dikonfirmasi terkait hal serupa menuturkan, persoalan seperti itu mesti mendapatkan pengawasan ekstra ketat, jika perlu pihak terkait seperti Disdukcapil bisa lebih terbuka terhadap masayarakat, sehingga indikasi kecurangan tidak terjadi.

“Kalau perlu ada sanksi tegas yang diberikan kepada oknum yang kedapatan melakukan percobaan kecurangan, karena kami berharap momentum pilwali ini bisa berlangsung dengan bersih, sehingga paslon yang menang memang benar secara murni,” terangnya.

Untuk tim pemenangan pasangan Derik Suri sahariah, melalaui juru bicara tim, La Ode Umar Bonte mengatakan, sejauh ini tim Derik percaya terhadap KPU dan tetap membantu dalam proses pengawasannya.

“Kami percaya KPU, hanya saja yang kami khawatirkan adalah kecurangan ditingkatan lurah, RT dan RW sebagai mesin penggerak sistem untuk memenagkan satu calon, dimana berdasarkan laporan yang kami miliki hal itu telah dilakukan,” ungkapnya.

Politikus PDIP ini memaparkan, kecurangan yang terjadi menurut laporan tim intelejen Derik, ada beberapa lurah yang diduga telah menyalurkan bantuan atas nama satu calon seperti sarung, beras bahkan uang tunai.

“Kita sekarang lebih fokus pada persoalan ini, dan menunggu momen tepat untuk melakukan penangkapan langsung agar bisa dilaporkan ke Panwaslu,” tukasnya.

Sedangkan, untuk pasangan Rasak dan Haris Andi Surahman menilai persoalan seperti ini merupakan langkah-langakh yang ditempuh oleh oknum yang tidak percaya diri atas majunya sebagai calon.

“Kalau saya menilai persoalan seperti ini memang perlu dicegah, tetapi jika betul ada yang melakukan ini, maka sangat disayangkan karena dia tidak percaya dengan potensi yang dimilikinya sehingga untuk memperoleh kemenangan mesti dia lakukan dengan cara curang,” pungkas Rasak melalui seluelrnya.(p5-m2/lex)

To Top