Feature

Bahan Baku Uang Kertas dari Kapas Luar Negeri

Salah satu fungsi penting Bank Indonesia adalah memproduksi uang sebagai alat pembayaran yang sah. Negara memberikan BI tanggungjawabuntuk merencanakan, mencetak, mengedarkan, menarik hingga memusnahkan uang rupiah.

Ilustrasi

Ilustrasi

Laporan : Akbar Hamdan

                  Jakarta

Tak ada yang mudah dalam tugas ini. Mulai proses perencanaan,BI sudah harus bekerja serius memilah dan memilih, gambar apa yang akan digunakan di permukaan uang kertas maupun uang logam. Untuk diketahui, UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang salah satunya mewajibkan pahlawan nasional sebagai gambar di permukaan uang kertas maupun uang logam. Saat ini, pecahan uang yang beredar ada 11, yakni 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Sementara jumlah pahlawan nasional sejauh ini sebanyak 168 orang dan tersebar di hampir seluruh provinsi. “Kita harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang, agar seluruh mata uang yang kita edarkan mewakili seluruh unsur di nusantara, baik kedaerahan, agama, kebudayaan dan lainnya,” kata Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang, Asral Mashuridi sela-sela acara Temu Wartawan Daerah di Gedung BI Thamrin,Jakarta, Rabu (5/10) lalu.

Setelah menetapkan pahlawan-pahlawan yang akan menghiasi mata uang serta desainnya, selanjutnya adalah mencetaknya. Perusahaan Uang RI dipercayakan BI untuk melakukan percetakan uang. Asral menceritakan, sebagai alat pembayaran, percetakan uang tentu lain daripada lainnya. Salah satunya adalah bahan bakunya. Di dunia, ada empat jenis bahan baku uang kertas, yakni serat kapas, polymer, polymer sintesis. Indonesia menggunakan serat kapas.

Namun kata Asral, serat kapas yang dipakai bukanlah dari kapas dalam negeri. Namun varian kapas tertentu yang hanya hidup di luar negeri.

“Kapasnya memang jenis khusus. Seratnya sangat kuat. Tidak gampang sobek. Tapi sayang kapasnya tidak bisa ditanam di Indonesia,” katanya.

Proses percetakannya pun ditunjang teknologi percetakan yang sangat canggih, dan tentunya sangat rahasia. Namun terkadang, imbuh Asral, BI juga biasa menggunakan percetakan uang dari luar negeri jika permintaan BI sulit dipenuhi oleh Peruri.

Bagaimana BI menentukan seberapa banyak uang yang harus dicetak setiap tahun? Asral menjelaskan, setidaknya ada empat parameter untuk menentukan berapa banyak uang yang harus dicetak. Yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar atau kurs dan suku bunga.

“Di mana ada ekonomi bertumbuh, pasti akan butuh banyak uang beredar. Di situ biasanya BI akan mencetak uang,” katanya.

Meski demikian, bukan berarti ada pertambahan uang di peredaran. Sebab setiap hari, ada juga uang yang ditarik karena sudah tidak laku, baik karena sudah lewat masa berlakunya, maupun karena rusak fisiknya.

BI pun akan menghitung berapa banyak uang yang rusak dan menggantinya dengan mencetak uang baru. Karena itu, Asral mengimbau masyarakat agar memperlakukan uangnya dengan baik, meski pun pecahannya kecil. Pasalnya, negara mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mencetak uang tersebut. Merawat uang sama dengan membantu negara menghemat anggaran percetakan uang.

Dia melanjutkan, setelah percetakan selesai, BI kemudian mendistribusikannya ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga bukan tugas yang mudah mengingat Indonesia merupakan wilayah kepulauan.

“Ada 17.845 pulau di seluruh Indonesia. Di mana ada penduduk Indonesianya, maka rupiah harus ada di sana. Tugas pendistribusian ini bukan semata agar masyarakat di daerah terpencil atau perbatasan tidak kekurangan uang, tetapi juga untuk penegasan kedaulatan rakyat. Karena rupiah itu bukan sekadar alat bayar, tetapi salah satu lambang kedaulatan negara,” katanya.

Pendistribusian uang dilakukan melalui seluruh moda transportasi, baik darat,perairan maupun udara. BI pun menjalin kerjasama dengan TNI/Polri untuk mengawal uang tersebut sampai ke tujuannya.

Selain pendistribusian, BI juga bertanggungjawab menarik uang yang tak layak edar atau tak layak pakai. Dalam hal ini, BI dibantu oleh perbankan sebagai tempat menukar uang yang tidak berlaku ataupun uang yang rusak dengan tingkat kerusakan tertentu yang masih bisa ditolelir.

Untuk uang yang sudah tidak laku, BI memberikan waktu selama sepuluh tahun untuk menukarkannya sejak ditetapkan ditarik dari peredaran. Di lima tahun pertama, penukaran bisa dilakukan di perbankan. Lima tahun kedua, penukaran hanya bisa dilakukan di BI.

“Lewat 10 tahun, sudah tidak bisa lagi ditukar,” katanya. Terakhir adalah pemusnahan. Setelah ditarik dari peredaran, BI selanjutnya akan memusnahkan dengan metode mencacah untuk uang kertas dan meremukkan untuk uang koin. Pemusnahan pun dilakukan di salah satu instalasi milik BI.

Pengenalan proses pembuatan uang, dari perencanaan hingga pemusnahan mengakhiri temu Wartawan Daerah se Indonesia dengan BI selama tiga hari di Jakarta. (*)

To Top