Mau Rupiah Stabil, Perkuat Infrastruktur dan Jangan Boros! – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

Mau Rupiah Stabil, Perkuat Infrastruktur dan Jangan Boros!

AKBAR HAMDAN/BERITA KOTA KENDARI BERI PENJELASAN. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara saat memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggungjawab BI di hadapan lebih 200 wartawan dari seluruh Indonesia, di Ballroom Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (3/9).

AKBAR HAMDAN/BERITA KOTA KENDARI
BERI PENJELASAN. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara saat memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggungjawab BI di hadapan lebih 200 wartawan dari seluruh Indonesia, di Ballroom Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (3/9).

Coba bayangkan, jika seumpama bulan ini kita menyiapkan uang Rp 500.000 untuk belanja rumah tangga, sudah bisa dapat beras sekarung, gula pasir, teh, perlengkapan kamar mandi, kebutuhan anak-anak dan lain-lain. Pada bulan depan, dengan jumlah yang sama, Rp 500.000, ternyata yang dapat dibelanja tidak seperti lagi bulan lalu lantaran harga-harga naik alias inflasi.

Laporan

AKBAR HAMDAN,

Jakarta

INFLASIi atau kenaikan harga produk dan jasa seringkali menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Harga-harga naik, masyarakat ragu untuk belanja kecuali untuk kebutuhan pokok, pengusaha berpikir untuk menambah produksi barangnya dan ini akan menjadi efek domino yang berujung pada melambatnya pertumbuhan perekonomian.

Bagi negara yang tak bisa mengontrol inflasi dengan baik, keadaannya bisa lebih buruk. Perekonomian negaranya bisa saja kolaps. Nilai mata uangnya ambruk. Infrastrukturnya hancur. Ujung-ujungnya, negaranya terancam dilanda huru-hara karena rakyat, meski punya uang, tapi nilainya sangat rendah. Sudah banyak negara yang jatuh karena krisis ekonomi. Venezuela, Yunani dan lain-lain, kita lihat betapa sengsaranya mereka sekarang.

Karena itu, menjaga stabilitas inflasi merupakan hal yang teramat penting. Dan inilah yang menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab dari Bank Indonesia (BI). Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan, secara garis besar ada tiga tugas penting bagi BI, yakni mengontrol moneter, mengontrol sistem pembayaran serta mengontrol stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Menjaga kestabilan inflasi sendiri, merupakan salah satu hal dalam instrumen moneter disamping menjaga kestabilan kurs.

“Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya seperti apa tugas BI itu. Karena kenyataannya, BI tidak bisa sendiri mengatasi persoalan ekonomi yang begitu kompleks. Perlu pelibatan masyarakat, pemerintah di semua tingkatan hingga stakeholder,” kata Mirza di hadapan lebih 200 wartawan dalam acara Pelatihan Wartawan Daerah yang digelar Bank Indonesia di Grand Hotel Mercure, Jakarta, Senin (3/9).

Mirza menjelaskan, BI punya tanggungjawab untuk menjaga inflasi terus rendah agar rupiah yang dikantongi oleh setiap orang tetap sesuai dengan nilainya. Dalam artian, jika bulan ini Rp 200.000 bisa beli beras sekarung, maka uang dengan nilai yang sama seharusnya tetap bisa membeli beras dengan jumlah yang sama pula. Atau paling tidak, tidak terlalu jauh berbeda.

Di Indonesia, ada tiga hal yang mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi, yakni gejolak pangan, kebijakan pemerintah serta inflasi inti. Gejolak pangan menjadi salah satu pemicu naiknya inflasi lantaran rakyat Indonesia masih menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk belanja pangan, terutama beras, bawang, cabai, daging, ikan dan lain sebagainya.

Karena itulah, setiap hari besar keagamaan, terutama Idul Fitri, harga pangan akan bergejolak. Inflasi pun naik. Masyarakat jika tidak teredukasi dengan baik, akan dilanda panic buying atau memborong belanjaan sebanyak mungkin karena mengira akan kehabisan stok.

“Padahal, jauh hari sebelum hari raya, pemerintah sudah mendatangi para distributor untuk memastikan stok tersedia. Tapi ini banyak tidak sampai ke masyarakat. Info yang sampai justru malah lain, bahwa stok hampir habis, dan kalau pun ada, harga jadi mahal,” tambahnya.

Inflasi akibat gejolak pangan juga terjadi karena daerah itu sendiri belum mandiri secara pangan, sehingga sangat bergantung dengan daerah lainnya. Akan lebih buruk lagi, jika daerah yang belum mandiri pangan itu, letaknya sulit dijangkau. Tentu butuh lagi ongkos transportasi yang bisa berdampak pada naiknya harga pangan.

Belum lagi dengan produk lainnya, yang juga bisa memicu naiknya inflasi. Di Indonesia ada lebih 800 produk dan jasa yang menjadi penentu naik turunnya inflasi.

“Kita harus mantau (perkembangan harga) lebih 800 produk di 82 kota untuk melihat potensi naiknya inflasi,” tambah mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BI pun membentuk Tim Pengendali Inflasi yang struktur organisasinya terdiri dari pemerintah dan stakeholder. Di daerah, namanya TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Pembentukan TPID ini pun cukup sukses. Terbukti, tingkat inflasi di Indonesia terus turun dari 5 persen menjadi rata-rata 3 persen. Itu sudah dianggap cukup ideal.

“Jadi target kita, inflasi harus dikontrol agar bisa terus rendah,” katanya.

Dalam hal ini, BI mengakui peranan TPID sangat penting di daerahnya masing-masing. TPID yang salah satu unsurnya adalah pemerintah daerah, diharap ikut membantu BI menjaga kestabilan moneter dengan memperkuat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, khususnya infrastruktur jalan dan pangan. Jika pembangunan ini berhasil, secara tidak langsung pemerintah daerah akan ikut menyukseskan target penurunan inflasi.

BI juga sudah merancang koneksitas antarTPID melalui aplikasi pusat informasi harga pangan strategis. Dengan begitu, BI bisa mengetahui dan memetakan potensi masing-masing daerah. “Misalnya ada surplus beras daerah A, maka kita bisa kasi tahu kirim ke daerah B karena di sana butuh beras. Begitu juga dengan komoditi lainnya. Jadi daerah bisa saling membantu,” jelasnya.

Jika ini bisa dijalankan, pemerintah tidak perlu lagi tergantung dengan impor. Apalagi, impor membutuhkan valuta asing (valas) untuk pembayarannya. Karena hampir tak ada perusahaan luar negeri uang mau dibayar dengan rupiah, tapi harus dolar. Sementara negara harus memiliki cadangan devisa atau uang dolar yang cukup banyak untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Bunga Bank

Agar inflasi tetap rendah, BI juga harus menjaga suku bunga bank. Berdasarlan data BI, ada sebanyak 184 juta  rekening bank dwngan total simpanan sebesar Rp 4.635 trilun. 183.932.836 rekening atau sebagian besar berisi uang di bawah Rp 2 miliar. Sisanya
221.406 rekening, punya deposit di atas Rp 2 miliar.

Misalnya, kata Mirza, terjadi inflasi 8 persen. Kondisi ini jelas akan memberatkan pihak perbankan.
“Tahu inflasi 8 persen, mau tidak bank bayar bunga deposito 4 persen. Jelas berat. Orang kan juga tidak mau nabung kalau inflasi tinggi sementara bunga rendah, karena inflasi itu kan memakan nilai uang,” katanya.

Selanjutnya, perbankan di sisi lain harus menjalankan bisnisnya, yakni menyalurkan kredit. Namun kredit hanya bisa diberikan jika bank memiliki likuiditas atau deposit yang besar. Pengusaha pun butuh kredit untuk menjalankan bisnisnya.

Beruntung, inflasi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Terakhir di awal Agustus, inflasi tercatat hanya 3,3 persen. Karena inflasi turun, BI pun menurunkan suku bunga acuan menjadi 5 persen dari 5,5 persen.

Fungsi lain dari BI adalah menjalankan sistem pembayaran. Tugas ini menyangkut peredaran uang rupiah di masyarakat. Seperti diketahui, BI bertugas merencanakan, mencetak mata uang melalui Peruri, mengedarkan, menarik uang yang sudah tidak berlaku atau sudah lusuh lalu memusnahkannya.

“Ini mungkin tugas BI yang paling mudah dipahami oleh masyarakat, meski pun tugasnya sebenarnya tidak mudah,” kata Mirza.

BI tak hanya harus memastikan uang sampai ke kota. Tapi juga harus sampai ke daerah yang ditinggali oleh masyarakat Indonesia. Sekali pun itu pulau terpencil. Tentu saja, kata Mirza, hal itu memerlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama aparat keamanan dan transportasi.

Tugas lain yang tak kalah beratnya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan atau makroprudential. Dewasa ini, sistem keuangan lembaga pembiayaan seperti perbankan dan lainnya memang sudah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun dalam hal ini, OJK kebagian tanggungjawab mengawasi sistim keuangan secara mikro, sementara BI mengawasi secara makro.

Tugas ini juga penting karena sebuah bank apalagi bank besar, jika tidak sehat likuiditasnya, bisa berdampak sistemik pada perekonomian nasional. Sangat berbahaya.

“Karena itu, BI harus memastikan SSK (stabilitas sistim keuangan) harus terjaga. Likuidutas bank harus terjamin kesehatannya untuk menghindari kejatuhan ekonomi secara sistematik,” tandasnya.

Dalam acara ini, BI juga ikut membahas berbagai kebijakan BI yang terbaru. Selain inflasi dan suku bunga acuan yang kini diturunkan menjadi 5,0 persen, juga ikut dibahas gerakan nontunai, kebijakan pelonggaran uang muka kredit rumah dan motor, hingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (*)

To Top