Aktualita

Bupati Muna Perintahkan Beri Sanksi

RAHA, BKK – Ini reaksi Bupati Muna LM Rusman Emba ST ketika kewibawaannya sebagai pemimpin daerah dilecehkan. Dalam rapat dengan seluruh kepala desa , camat, lurah se Kabupaten Muna, Senin (3/10), orang nomor satu di Kabupaten Muna ini menunjukkan ketegasannya sebagai seorang kepala daerah.

Bupati Muna sempat melontarkan kata kata tegas dan memerintahkan Sekda Muna Nurdin Pamone SH, agar para PNS mulai dari oknum camat, kades, lurah, para kepala sekolah, sekretaris, dan para PNS di lingkup SKPD Pemda Muna, yang berdemo yang menyebutkan SK pelantikan Bupati Muna dari Mendagri paslu, bodong, ilegal, dan sebagainya diberik sanksi misalnya dalam bentuk pencopotan dari jabatannya.

” Muna ini harus kita bangun bersama sama, tapi ternyata ada sekelompok oknum PNS di Kabupaten Muna ini yang tidak mau membangun daerahnya. Ikut-ikutan berpolitik kampungan. Memalukan sekali, mereka mempersoalkan SK pelantikan Bupati Muna bodong, katanya. Kalau mau berpolitik, tinggalkan itu jabatan Anda. Birokrasi kok urus-urus politik, main sembunyi-sembunyi lagi, mereka kira saya tidak tahu. Saya sudah perintahkan Sekda Muna untuk segera memcopot jabatan para oknum PNS yang berdemo tentang SK Bupati Muna bodong. Berhentikan semua oknum birokrasi yang ikut-ikutan berdemo kampungan meronrong kewibawaan daerah. Segera berikan sanksi mereka. Ini menyangkut stabilitas daerah. Saya ini adalah representasi negara di sini,” perintah Bupati Muna ini kemarin pada Sekda Muna di hadapan ratusan lurah, kades, camat, para SKPD dan Sekda Muna dengan suara tegas.

Dengan nada tinggi, Rusman mengatakan bahwa kondisi APBD Kabupaten cuma Rp 1,1 triliun. Maka, menurutnya, akan lebih baik jika para PNS di lingkup Pemda Muna melakukan inovasi untuk meningkatan kesejahteraan rakyat Muna dari pada ikut-ikutan berpolitik kampungan. “Muna ini sangat terbelakang pembangunannya dari daerah lain. APBD kita minim. Cobalah berpolitik yang membangun, bukan ikut-ikutan berpolitik menjatuhkan wibawa pemimpin daerah. Kita jadi bahan tertawaan daerah lain, Pilkada sudah usai, mari kita bangun daerah kita ini bersama sama,” kata Bupati Muna yang disambut aplaus dari ratusan peserta rapat.

Sementara itu Sekda Muna, Nurdin Pamone mengatakan, yang menuding SK pelantikan Bupati Muna yang dikeluarkan Mendagri bodong, berarti tidak mengakui adanya negara. “Coba buang itu diskusi- diskusi yang tidak penting. PNS tugasnya kerja dan kerja, jangan urus-urus politik. Kalau kita sanksikan pelantikan Bupati Muna oleh Gubernur Sultra tanggal 2 September 2016, sama artinya kita tidak mengakui adanya pemerintahan dari daerah sampai ke pusat. Tugas kita itu bekerja dan bekerja, jaga lisan, kalau tidak paham diam. Tugas kita sekarang menyukseskan semua program program Bupati Muna ke depan,” kata Sekda Muna yang disambut aplaus peserta rapat. Pantauan koran kemarin rapat antara Bupati Muna dengan para kades, camat, lurah di lingkup Pemkab Muna ini digelar oleh BPMD Kabupaten Muna yang dipimpin Kepala BPMD La Palaka SE dan dihadiri Sekda Muna, Nurdin Pamone. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Muna. (cr1)

To Top