Kejari Raha Jangan Hanya Fokus pada Perjalanan Dinas – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kejari Raha Jangan Hanya Fokus pada Perjalanan Dinas

KENDARI, BKK- Kelompok Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Gerak-Sultra) meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha untuk terus mendalami persoalan penyelewengan dana desa yang ada di Kabupaten Muna.
Pasalnya, sejauh ini pihak Kejati hanya fokus pada persoalan perjalanan dinas lurah dan camat yang diduga mark up.

“Meski status dugaan kasus ini sudah naik menjadi lidik, namun mestinya pihak Kejari Raha tidak hanya fokus pada satu item persoalan saja, karena laporan yang masuk adalah tentang penyelewengan dana desa,” terang Ketua Umum Advokasi Gerak Sultra, Achwal melalui selulernya, Rabu (28/9).
Ia menjelaskan, hal yang paling subtansi dari pengelolaan dana desa dan menyebabkan kerugian negara yakni penggunaan dana pada item pekerjaan. Berdasarkan hasil investigasi tim Gerak Sultra, bisa dipastikan anggaran yang digunakan lebih besar ketimbang bobot kerja.
“Kalau kita lihat hasil pekerjaan yang dikerjakan, sangat berbeda jauh antara penggunaan anggaran dan hasilnya, hal ini tentu merugikan negara, apalagi selain dana desa, APBD daerah juga ikut dipakai,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Gerak Sultra Nur Arduk juga menambahkan, pada persoalan perjalanan dinas yang diduga mark up hanya merugikan keuangan negara berkisar Rp 12 juta per sekali berangkat. Jumlah tersebut masih sedikit jika dibanding dengan dugaan korupsi pada item pekerjaan.
“Penyelewangan dana desa di Sultra khususnya di Kabupaten Muna sangat nampak dan menuntaskan persoalan ini butuh keseriusan Kejari Raha, apalagi dugaan korupsi pada item pekerjaan sangat besar,” tukasnya.
Berdasarkan hal ini, Gerak Sultra menekankan agar pihak Kejati Sultra segera mengambil langkah tegas dan mendalami kasus ini hingga tuntas, jika tidak Gerak Sultra akan menindak lanjuti hal ini ke Kejati Sultra.
“Kalau Kejati Raha tidak mampu, maka kami akan terus mempersoalkan hal ini hingga ke Kejati Sultra,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kejari Raha sebelumnya telah menaikkan status kasus penyelewengan dana desa dari penyelidikan ke penyidikan. Kasus ini setidaknya melibatkan seluruh 123 kepala desa serta sejumlah pejabat pemkab terkait.
Kejari Raha sendiri sudah menyelidiki kasus itu selama berbulan-bulan. Selama itu, jaksa sudah memeriksa banyak pihak, diantaranya Kabid Pemerintahan Desa, Nazaruddin, Kepala BPMD Muna La Palaka, bendara pengumpul dana, Mila, Kadis DPPKAD Muna, Ratna Ningsih
Dalam kasus tersebut, setiap Kades diminta menyetorkan uang dari kas dana desa sebesar Rp 10 juta kepada seorang oknum pegawai di BPMD Muna untuk keperluan studi banding ke Yogyakarta. Total dana yang terkumpul dari 123 kades itu mencapai Rp 1,3 miliar.
Oknum pengumpul uang itu kemudian mengambil Rp 6,5 juta lalu mengembalikan Rp 3,5 juta kepada masing-masing 123 kades sebagai uang saku. (m2/aha)

To Top