Anggota Dewan Muna Jangan Mau Terseret – Berita Kota Kendari
Beranda

Anggota Dewan Muna Jangan Mau Terseret

WA ODE FITRI/BERITA KOTA KENDARI DEMO TANDINGAN. Massa mendatangi DPRD Muna, menuntut klarifikasi dari anggota dewan mengenai informasi bahwa DPRD telah menggelar rapat paripurna memberhentikan Rusman Emba - Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna. Ketua DPRD Mukmin Naini telah membantah tudingan itu serta informasi lainnya yang menyeret DPRD Muna.

WA ODE FITRI/BERITA KOTA KENDARI
DEMO TANDINGAN. Massa mendatangi DPRD Muna, menuntut klarifikasi dari anggota dewan mengenai informasi bahwa DPRD telah menggelar rapat paripurna memberhentikan Rusman Emba – Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna. Ketua DPRD Mukmin Naini telah membantah tudingan itu serta informasi lainnya yang menyeret DPRD Muna.

RAHA, BKK- Masyarakat Kabupaten Muna kembali diributkan soal politik. Penyebabnya adalah aksi demonstrasi yang menyatakan SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muna adalah bodong atau palsu, Selasa (27/9) lalu. Yang lebih parah lagi, DPRD Muna ikut-ikutan terseret.

Seperti diketahui, aksi demonstrasi ini disusul dengan meluasnya informasi bahwa DPRD Muna telah menggelar rapat paripurna memberhentikan Rusman Emba – Malik Ditu dari jabatan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna karena diduga SK pengangkatan mereka palsu. Informasi ini menyebar ke tengah-tengah masyarakat melalui selebaran-selebaran.
Tak hanya itu, ada anggota DPRD Muna yang disebut-sebut akan berangkat ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta untuk mempertanyakan keabsahan SK pengangkatan Rusman Emba – Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna. Sebab DPRD hanya menerima petikan SK saja, bukan aslinya.
Anggota DPR-RI yang juga mantan Bupati Muna, Ridwan Bae mengaku sangat menyayangkan beredarnya informasi yang disebutnya sangat konyol tersebut. Selain meresahkan dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas daerah, informasi ini menandakan minimnya pengetahuan oknum anggota DPRD Muna mengenai perundang-undangan.
Dia pun meminta anggota dewan agar jangan mau dibodohi. “Ini benar-benar konyol dan lucu. Yang namanya dewan itu, cuma menerima petikan SK pelantikan saja. Apa dewan di Muna itu memang belum menerima petikan SK pelantikan itu? Kalau sudah, apanya yang dipersoalkan. Masa ada SK bodong, bupati bodong, ada-ada saja,” katanya.
Ridwan juga mengeritik adanya anggota dewan yang disebut-sebut akan berangkat ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk mengkonsultasikan SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sesuai informasi yang beredar di masyarakat.
“Apalagi kalau ada oknum anggota DPRD Muna yang mau mengkonsultasikan keabsahan SK pelantikan Bupati Muna ke Mendagri, itu namanya oknum anggota dewan bodoh. Saya harap tidak ada yang seperti itu,” kata Ketua DPD Partai Golkar Sultra ini.
Ridwan pun menegaskan, SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muna dipastikan asli. “Saya katakan hal ini bukan berarti saya bela Bupati Muna. Tapi di negara ini ada UU yang mengatur. Pelantikan Bupati Muna itu sudah diatur sesuai mekenisme. Negara ini bukan negara abal-abal ya. Ada aturannya,” tandasnya.
Di Raha, beredarnya selebaran yang menyebutkan DPRD telah menggelar rapat paripurna memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Muna dari jabatannya, serta adanya oknum anggota DPRD Muna yang akan ke Kementerian Dalam Negeri mengkonsultasikan SK pelantikan tersebut, memicu reaksi keras dari masyarakat yang lebih banyak.
Rabu (28/7) kemarin, ribuan massa yang terdiri dari warga dan PNS menggelar aksi di DPRD Muna. Mereka meminta pertanggungjawaban DPRD Muna atas informasi yang beredar tersebut.
Koordinator massa Nur Hayat Fariki dan Kubais yang berganti-gantian orasi menuntut agar Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini, serta sejumlah anggota dewan yaitu Irwan, Jaya, Awal Hisabu, La Ode Iskandar, Awaludin, dan Darmin mengklarifikasi adanya tandatangan mereka dalam surat pernyataan yang disodorkan massa yang berdemo sebelumnya.
Surat pernyataan itu sendiri berisikan pengakuan anggota DPRD Muna belum menerima SK pelantikan Bupati Muna LM Rusman Emba – Abdul Malik Ditu, yang asli.
Sayangnya saat massa datang, tidak satupun anggota DPRD Muna yang merespons. Hal ini memicu kemarahan massa yang langsung menerobos masuk ke dalam gedung dan memeriksa seluruh ruangan komisi. Setelah satu jam memeriksa seluruh ruangan, massa akhirnya menemukan dua anggota DPRD Muna, yaitu Sukri (Partai Demokrat) dan Irwan (Partai Hanura).
Dua anggota dewan ini pun langsung jadi sasaran massa. Beberapa anggota massa pun sudah terlihat emosional. Beruntung, aparat Polres Muna dengan segera mengawal dan mengamankan dua anggota dewan tersebut.
Tak puas dengan hanya ditemui dua anggota dewan itu, massa kemudian kembali berkumpul dan berorasi. Namun setelah tiga jam, tak ada satu pun anggota dewan yang mau menemui mereka. Massa pun mulai terlihat geram.
Melihat tensi massa yang mulai memanas, Sekretaris DPRD Muna, Ari Asis bersama aparat Polres Muna berinisiatif menjemput Ketua DPRD Muna di kediamannya. Tak lama kemudian, mobil dengan nomor polisi DT 34 D yang membawa Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini masuk ke Kantor DPRD Muna yang segera diikuti oleh massa demonstran.
Sekitar pukul 16.00, Mukmin bersama empat anggota dewan lainnya yaitu Irwan, Jaya, Awaludin dan Sukri menerima aspirasi massa tersebut. Perwakilan massa terlihat sangat emosional karena menganggap anggota dewan yang begitu lamban merespons aspirasi mereka.
“Begini pak Ketua, tolong jawab, apakah benar pada Selasa tanggal 27 September, ada sidang paripurna istimewa untuk memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Muna, seperti yang tercantum di selebaran yang disebarkan kelompok seberang?” tanya Marshudi, perwakilan massa demonstran.
“Kemudian apakah dewan itu, harus dan wajib diberikan SK asli pelantikan Bupati Muna? Tolong jawab pak Ketua DPRD Muna,” tambahnya.
Mukmin pun membantah bahwa DPRD pernah menggelar sidang pemberhentian Rusman Emba – Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna. Mukmin juga menegaskan sudah menerima petikan SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muna.
“Kalau masalah SK pelantikan Bupati Muna yang asli, dewan tidak wajib menerimanya,” jawab Mukmin Naini.
Dialog yang berlanjut antara anggota DPRD dan perwakilan demonstran ini diwarnai adu mulut karena massa terus mendesak kebenaran tandatangan dewan tersebut. Tetapi akhirnya, dialog berakhir damai setelah Mukmin Naini dan anggota dewan lainnya, bersedia menandatangani surat peryataan yang disodorkan oleh perwakilan massa demonstran.
Surat penyataan tersebut berisikan tiga poin. Pertama, DPRD Muna secara kelembagaan telah menerima petikan SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muna. Kedua, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muna telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Ketiga, pernyataan bahwa DPRD Muna tidak pernah menggelar rapat paripurna yang memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Muna.
Usai menandatangani pernyataan sikap tersebut, Mukmin Naini dan Awaludin memohon pamit karena kurang enak badan. Mereka pun dipersilahkan pergi.
Sebelum membubarkan diri, surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua dan sejumlah anggota dewan itu dibacakan di depan massa. Pengamanan aksi ini dipantau langsung oleh Kapolres Muna, AKBP Yudith S Hananta.

Reaksi Bupati Muna

Dibilangi bupati bodong, Rusman Emba jelas gusar. Dia pun langsung meminta Bagian Hukum Pemkab Muna agar menempuh jalur hukum dan menuntut aktor intelektual di balik aksi massa demosntran tersebut.
“Saya sudah perintahkan Kabag Hukum Pemda Muna untuk melapor ke Polres Muna atas pencemaran nama baik Bupati dan Wakil Bupati Muna. Mereka yang mengatakan SK pelantikan Bupati Muna bodong, ilegal dan sebagainya, adalah tindakan makar. Tidak mengakui kepemimpinan di daerah ini. Aksi ini juga telah mengganggu stabilitas daerah,” kata Rusman yang dihubungi via ponselnya. (cr1/aha)

To Top