Beranda

Usman Rianse Akhirnya Angkat Bicara Soal Pilrek UHO

Usman Rianse Akhirnya Angkat Bicara Soal Pilrek UHO

KENDARI, BKK- Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Usman Rinase akhirnya angkat bicara, terkait polemik pemilihan rektor (Pilrek) di kampusnya itu.

Pilreg UHO yang sering tertunda dan dikabarkan banyak memiliki cacat prosedur, menutur Usman, itu tidak benar.

“Kalau mengacu pada aturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) maka tidak ada masalah dalam pilrek UHO,” terang Usman Rianse saat ditemui di ruanga kerjanya, Kamis (22/9).

Terkait persoalan izin belajar atau tugas belajar yang juga dipersoalkan, Usman menjelaskan, tidak ada dosen UHO yang menjadi senat mendapatkan tugas belajar. Semua dalam posisi izin belajar sesuai aturan Menpan nomor 04 tahun 2013 tentang izin belajar dan tugas belajar.

“Izin belajar dan tugas belajar itu berbeda, tugas belajar memiliki syarat melepas jabatan fungsionalnya sehingga tunjangan fungsional serta sertifikasi tidak bisa diterima karena diganti dengan tunjangan belajar. Sedangkan izin belajar, memiliki syarat tidak dapat melepas jabatannya, sehingga tunjangan apapun bisa diterima dan ini yang terjadi untuk para dosen di UHO,” bebernya.

Apalagi, lanjutnya, posisi guru besar masih dibutuhkan di UHO hingga 40 persen, guna menaikan akreditasi Universitas dan ini dibenarkan. Yang salah, kalau master yg diberi izin belajar karena tidak menjadi tujuan pengembangan organisasi.

“Izin ini juga saya berikan bukan karena posisi mereka sebagai senat, tetapi lebih pada konteks untuk menaikan akreditasi universitas, jadi tidak salah jika disuport. Lagian mereka menggunakan biaya sendiri dan kita membantu hanya 30 persen saja,” tukasnya.

Rektor UHO dua periode ini juga menjelaskan, untuk persoalan masuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) UHO menjadi anggota senat, menurutnya juga tidak masalah, sebab per tanggal 13 September 2013 aturan tersebut sudah disepakati.

“28 Maret 2013 lalu saya mengusul tiga UPT UHO, terkait apakah diperbolehkan menjadi anggota senat atau tidak, ternyata setelah diperiksa dan dinilai berkaitan dengan akademik maka diterima dengan dikeluarkannya keputusan senat per 13 September 2013 tentang keanggotaan senat. Jadi hal ini bukan masalah,” jelasnya.

Buktinya, lanjut dia, salah satu calon rektor yang kemungkinan besar sebagai pelapor dalam polemik ini tidak mempersoalkan juga sebelumnya. Justru dari delapan kali pertemuan yang dibuatnya bersama para anggota senat, ia meminta untuk dipilih.

“Kalau memang para senat ini tidak sah, seharusnya saat pertemuan yang diadakannya, dia tidak perlu mengajak para senat untuk memilihnya karena tidak sah, tapi hal itu justru terbalik. Olehnya itu, saya melihat hal ini merupakan gerakan sakit hati tidak menang,” tambahnya.

Sementara itu, menilai hal ini, Lembaga Suluh Institute yang juga bergerak dibidang pendidikan mengecam sikap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang terkesan memaksakan kehendak menggagalkan pilrek UHO dan sarat akan kepentingan.

“Kalau ORI netral, maka mestinya menyikapi persoalan ini dengan jeli, bukan mempolemikannya karena berdasarkan acuan aturan yang ada, tidak ada soal dalam pilrek UHO ini,” ungkap Ketua Suluh Institute, Syahrul Ramadhan ditemui terpisah, Rabu (21/9).

Pemilik sapaan akrab Arul ini menegaskan, dalam surat edaran Menpan nomor 04 tahun 2013, tidak disebutkan bahwa anggota senat yang sedang izin belajar harus melepas jabatan fungsional atau struktural, sehingga apa yang terjadi dalam pilrek UHO tidak perlu dipersoalkan.

“ORI harusnya memahami dulu apa isi aturan yang ada, jangan langsung menyudutkan, karena ORI itu salah satu lembaga independen. Apalagi sampai menuduh Kementridiksti masuk angin,” pungkasnya.(m2/nur)

To Top