Beranda

Safei Anggap Penambahan Dinas Sudah Proporsional

Bupati Kolaka H Ahmad Safei

Bupati Kolaka H Ahmad Safei

KOLAKA,BKK – Bupati Kolaka H Ahmad Safei menegaskan kalau penambahan ‎Dinas, Badan dan Kantor sesuai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan, sudah sangat proporsional.

“‎Penambahan dinas, badan dan kantor sudah proporsioanal karena  akumulasi jabatan yang bertambah jumlahnya, hampir seimbang dengan jabatan yang berkurang,” kata Ahmad Safei dalam rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati terkait tanggapan fraksi atass Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kolaka Tahun 2016‎, kamis (22/9).

Safei mengungkapkan, kalau tidak perlu dilakukan evaluasi ulang Raperda pada pembicaraan tingkat II, sebab ‎melihat perbandingannya, dapat disimpulkan struktur organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, dimana terjadi penambahan 3 jabatan seselon II B, bertambah 1 jabatan eselon III A dan bertambah 42 jabatan eselon IVA, meskipun berkurang  saru jabatan eselon III B dan 50 jabatan eselon IV B.

Ditegaskannya, pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka telah di lakukan pemetaan, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimanan hasil pemetaan dilengkapi dengan data dukung masing-masing, urusan sudah dilakukan validasi oleh Provinsi, para Kementerian/Lembaga dan Kemendagri.

Dalam tata cara  pengisian jabatan pimpinan tinggi, telah diatur dalam Permenpan nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilingkungan pemerintah daerah. Meknaisme dan proses pengisian jabtan pimpinan tinggi tersebut didahului dengan melakukan konsultasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ,setelah itu dibentuk Panitia seleksi yang anggotanya berasal dari internal instansi 45 orang,  eksternal instansi 55 persen, dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dibantu oleh tim penilai kompetensi yang terdiri dari Assessor yang bersertifikat dari lembaga independen.

“Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi didahului dengan melakukan konsultasi kepada KASN. Setelah itu dibentuk panitia seleksi yang anggotanya berasal dari internal nstansi sebanyak 45 persen dan ekternal instansi 55 persen. Dalam melaksanakan seleksi, panitia dibantu oleh tim penilai kompetensi yang terdiri dari Assessor yang bersertifikat dari lembaga independen,” ungkapnya.

Terkait pandangan fraksi Gerindra terkait urusan Pemerintahan Pertanian yang sama diselenggarakan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, serta urusan fungsi Penunjang Keuangan juga dilaksanakan badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah, dijelaskan bahwa dalam hal perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan bidang pertanian memperoleh nilai skor 951 hingga 975, sehingga urusan pemerintahan dapat diwadahi dua Dinas atau Badan Type B.

Begitupun yang memperoleh nilai skor di atas 975 dapat diwadahi dalam dua dinas/badan tipe A. Adapun urusan Fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan sesuai pasal 90 ayat 1.

“Adapun hasil pemetaan nilai skor urusan pertanian kabupaten Kolaka adalah 977. Sedangkan skor untuk urusan keuangan 1.056, sehingga kedua urusan tersebut dapat diwadahi masing-masing dua dinas atau badan,” ‎kata Ahmad Safei. (cr3)

To Top