Beranda

Mutasi Pejabat, Pj Bupati Bombana Dinilai Sepihak dan Otoriter

KOMPAK SULTRA Aksi di DPRD Sultra (RAHMAT R./BKK)

KOMPAK SULTRA Aksi di DPRD Sultra (RAHMAT R./BKK)

KENDARI, BKK- Kelompok mahasiswa yang menggelar aksi demo di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (19/9), menilai kebijakan Pejabat (Pj) Bupati Bombana Sitti Saleha otoriter dan sepihak dengan memutasi sejumlah pejabat di daerah yang dipimpinnya itu.

Massa aksi mengungkapkan, Sitti Saleha yang telah melakukan mutasi besar-besaran di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Kabupaten Bombana merupakan pelanggaran. Hal ini bertentangan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami menilai Sitti Saleha telah melakukan mutasi pejabat di Bombana sangat tidak sejalan dengan peraturan Mendagri, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang sangat sepihak dan melanggara aturan, “ ungkap Adin Liddong selaku coordinator aksi.

Mutasi yang dilakukan Sitti saleha tersebut, saat proses pelelangan proyek yang nilainya Rp 4 miliar, sehingga ia diindikasi hanya untuk menguntungkan diri sendiri.

“Kami menduga bahwa Sitti Saleha hanya ingin mengambil keuntungan pada proyek tersebut sehingga melakukan pemutasian besar-besaran dan merugikan beberapa PNS yang ada di lingkup ULP barang dan jasa tersebut, ” tambahnya.

Sebagai Pj bupati, lanjutnya, Sitti Saleha tidak bisa melakukan mutasi pegawai tanpa ada restu dari Gubernur Sultra maupun Mendagri. Dia juga tidak bisa membatalkan izin yang sudah dibuat bupati sebelumnya.

Massa aksi kemudian mendesak Gubernur dan DPRD Sultra agar segera memanggil Sitti Saleha dan memberikan sanksi maupun teguran karena tindakannya yang telah merugikan masyarakat Bombana.

“Kami mendesak agar Gubernur Sultra Maupun DPRD segera memberikan teguran karena telah melanggaran aturan dan sewenang-wenang dalam mengambil kebjikan yang bukan domainnya, ” ujar Adin.

Anggota DPRD Sultra dari Komisi I Abustam mengatakan, pihaknya akan mengkaji terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Pj Bupati Bombana itu, dimana diperlukan adanya bukti-bukti.

“Aspirasi teman-teman akan kami terima dan secepatnya akan kami kaji secara kelembagaan,” pungkasnya. (p7/nur)

To Top