MPR dan UHO Gelar Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan – Berita Kota Kendari
Beranda

MPR dan UHO Gelar Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan

Serah terima cendera mata antara pihak UHO dan MPR RI dalam kegiatan workshop Pancasila, konstitusi dan ketatanegaraan di Kotal Grand Clarion Kendari, Senin (19/9). Foto : Rajab/ BKK

Serah terima cendera mata antara pihak UHO dan MPR RI dalam kegiatan workshop Pancasila, konstitusi dan ketatanegaraan di Kotal Grand Clarion Kendari, Senin (19/9). Foto : Rajab/ BKK

KENDARI,BKK– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, Senin (19/9), mengadakan workshop Pancasila, konstitusi dan ketatanegaraan dengan tema penataan sistem ketatanegaraan tata tertib perubahan UUD Negara Republik Indonesia.

Rektor UHO Usman Rianse , melalui Wakil Rektor (WR) empat bidang perencanaan dan kerjasama Asrul Sani mengucapkan terimakasihnya kepada lembaga tertinggi MPR RI untuk bekerjasama dengan UHO.

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, mudah-mudahan kerjasama ini kedepan bisa kami diberikan kepercayaan untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam kesempurnaan sistem ketatanegaraan kita,” ucap Asrul di sela-sela workshop yang diadakan di Hotel Grand Clarion Kendari.

Dalam workshop tersebut dihadiri sekitar 30 peserta dari akademisi UHO.

“Untuk peserta kebanyakan dihadiri dari akademisi UHO. Kami juga telah mencoba menghubungi akademisi dari perguruan tinggi lain namun karena terkendala dengan waktu yang cukup sempit dan kita mencoba untuk menghadirkan minimal doktor jadi sampai kemarin kami belum mendapatkan akademisi dari perguruan tinggi lainnya,” tambahnya.

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Martin Hutabarat mengatakan, tujuan diadakannya workshop tersebut adalah untuk menampung aspirasi perguruan tinggi dari daerah-daerah mengenai sistim ketatanegaraan RI menyangkut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkama Konstitusi (MK).

“Pesertanya ini akan membentuk tim membuat dan membahas makalah GBHN, KY dan MK yang dibuat oleh timnya dan juga harus mempertahankan makalah yang dibuatnya,” tutur Martin usai menyampaikan materinya.

Martin mengatakan , GBHN di Indonesia perlu dihidupkan kembali dengan alasan untuk mengetahui arah pembangunan RI.

“Sasarannya 25 sampai 50 tahun kedepan kita tahu arah pembangunan kita kemana, jangan sampai presiden setiap 5 tahun berganti arahnya berbeda-beda agar arahnya tertuju pada satu sasaran,” ungkapnya

Menanggapi hal tersebut pakar hukum tata negara Kamarudin Jufri mengatakan, GBHN sebenarnya cocok pada model parlementer karena programnya didesain oleh lembaga legislatif.

“Sekarang ini kita menganut sistim pemerintahan presidensiil dan kalau GBHN itu dibutuhkan, dia harus diluruskan dengan model sistim pemerintahan dulu,” paparnya. (p8/c/nur)

 

To Top