Pusat Hentikan TTP dan Sertifikasi Guru Konsel – Berita Kota Kendari
Aktualita

Pusat Hentikan TTP dan Sertifikasi Guru Konsel

Marwiyah Tombili

Marwiyah Tombili

ANDOOLO, BKK– Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten Konawe Selatan, berdampak pada dana sertifikasi bagi seluruh guru di daerah tersebut.

Pasalnya, ada Surat Edaran dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, No : S_579/PK/2016 yang memuat penyampaian informasi kepada daerah tentang penghentian penyaluran dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan tahun anggaran 2016.
Wakil Bupati Konsel, Arsalim Arifin menyampaikan hal itu saat membacakan jawaban Pemkab Konsel atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2016, Jumat(16/9) kemarin.
“Pemotongan dana transfer tersebut tidak hanya berlaku pada dana perimbangan saja, tetapi juga pada dana penyesuaian otonomi khusus. Hal ini yang menyebabkan alokasi anggaran tunjangan tambahan penghasilan guru dan sertifikasi guru dikurangi sebesar Rp 8,9 miliar atau sebesar 3,03%,” katanya.
Kepala DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Konsel, Marwiyah Tombili membenarkan adanya surat edaran itu. “Kita memang harus tindaklanjuti ini, karena dananya sudah dihentikan. Berarti sudah tidak akan ada dana sertifikasi guru untuk triwulan IV dari pusat,” katanya.
Meski demikian, Marwiyah mengimbau guru yang sudah disertifikasi tidak perlu kecewa. Meski pusat memangkas transferan dananya, Pemkab Konsel tetap akan membayarkan tunjuangan sertifikasi guru tersebut.
Dia pun memastikan pemerintah masih punya kelebihan kas untuk menutupi kebutuhan tunjangan sertifikasi guru sebesar Ro 8,9 miliar itu. “Terjadinya penghentian penyaluran dana T2P dan sertifikasi guru ini karena pemerintah pusat melihat ada sisa anggaran yang dimiliki oleh Pemda Konsel, yang jumlahnya cukup untuk menutupi anggaran selama triwulan keempat ini,” tandasnya.
Adapun jumlah transfer yang dipangkas oleh pemerintah pusat mencapai Rp 90,1 miliar dengan persentase penurunan sebesar 9,75 % dari perkiraan sebelumnya. Karena itu, Arsalim mengharapkan partisipasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun penganggaran APBD perubahan itu.
“Tanpa adanya kerjasama yang baik dan kuat antara kedua lembaga pemerintah daerah ini, kualitas perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan tidak akan maksimal. Tentu saja ini bisa memengaruhi terhadap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konsel,” jelasnya.
Pemkab Konsel, kata Arsalim, akan tetap konsisten menjalankan roda pemerintahan daerah, sesuai dengan RPJMD lima tahun dan RKPD tahun 2016.
Mengenai saran dari seluruh fraksi agar koordinasi dengan seluruh SKPD pada saat pembahasan APBD Perubahan dimaksimalkan, pihaknya sangat menghargai saran itu. Pemkab akan menindaklanjuti dengan mengawal secara langsung pelaksanaan agenda pembahasan anggaran yang diharapkan lancar, tertib, teratur, dan mencapai tujuan yaitu kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Konsel. (k8/aha)

To Top