Senat Akademik Sebaiknya Diangkat oleh Menteri – Berita Kota Kendari
Headline

Senat Akademik Sebaiknya Diangkat oleh Menteri

rektorat-uho-jpg1KENDARI, BKK – Ketidaknetralan senat akademik sudah sering menjadi persoalan dalam pemilihan rektor, termasuk Pilrek Universitas Halu Oleo baru-baru ini.

Senat akademik diduga bisa diintervensi oleh rektor, terutama dalam agenda pemilihan. Karena itu, ada usulan agar pengangkatan senat akademik sebaiknya dilakukan langsung oleh pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI, La Ode Ida menanggapi persoalan yang kini mendera Pilrek UHO. “Kenapa senat harus diangkat oleh menteri, karena senat berfungsi sebagai pengawas rektor,” kata La Ode Ida yang dihubungi via telepon, tadi malam.
La Ode Ida mengakui, usulan tersebut muncul saat pihak Ombudsman RI meminta klarifikasi dari Ketua Senat UHO, Aminuddin Mane serta mantan Ketua Senat UHO, Dr Ir Mukhtar, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/9).
“Kita sempat diskusi selama lima jam. Ada kesadaran yang muncul dalam Pilrek UHO ini, terutama keanggotaan senat akademiknya, merupakan bagian dari produk ketidakindependan. Kelembagaan senat akademik di perguruan tinggi cenderung berada di bawah bayang-bayang rektor sehingga sebaiknya pengangkatan senat akademik dilakukan oleh Menteri Ristek dan Dikti. Hal ini sangat penting karena tugas senat adalah mengawasi kinerja rektor,” papar La Ode Ida sembari menyatakan bahwa usulan itu sudah dijadikan poin dalam berita acara klarifikasi laporan masyarakat mengenai proses Pilrek UHO tersebut.
Selain itu, Ombudsman RI berpendapat bahwa perlu adanya penegasan tentang adanya syarat-syarat keanggotaan senat akademik sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan Pasal 29 PP Nomor 4 Tahun 2014, sehingga tidak membuka ruang penafsiran ganda karena telah jelas diatur dalam pasal-pasal tersebut.
Penafsiran sepihak ini pun bisa membuat oknum tertentu memasukkan kepentingannya dalam agenda pemilihan rektor. Dia pun mencontohkan kasus Pilrek UHO yang kini dipertentangkan masalah keabsahan suara 14 orang anggota senatnya.
Pasalnya, terdapat beberapa orang anggota senat yang diduga melanggar PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi karena yang bersangkutan menjabat Kepala UPT Non Akademik.
Di samping itu, terdapat beberapa orang anggota senat yang sedang melanjutkan studi pada beberapa perguruan tinggi yang ada di luar Sulawesi Tenggara, namun masih memegang jabatan, menerima tunjangan dan menerima sertifikasi dosen.
“Sehingga ada kesadaran bahwa UPT Non Akademik seharusnya tidak masuk dalam keanggotaan senat akademik UHO, dan mengembalikan keanggotaan senat akademik sesuai ketentuan PP Nomor 4 (Tahun 2014) dan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta UHO,” katanya.
UHO sendiri memiliki sebanyak 117 orang senat yang telah terbentuk sejak masa jabatan Dr Ir Mukhtar MS selaku ketua senat akademik.
Padahal menurutnya, jumlah itu masih terlalu besar.
“Saya barusan teleponan dengan Rektor Universitas Sriwijaya (Prof Dr Ir Anis Saggaf MSCE), dan beliau kaget mendengar jumlah senat di UHO (sebanyak itu),” katanya.
Dalam klarifikasi itu juga, La Ode Ida mengungkapkan tidak ada yang mengetahui apakah izin belajar 14 orang akademisi di lingkungan UHO diberikan setelah yang bersangkutan telah menjadi anggota senat akademik atau sebelumnya.
“Jadi ada dua permasalahan yang kami sedang telusuri dalam laporan ini, yakni UPT non akademik UHO seperti UPT Kerohanian yang seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai anggota senat. Yang kedua orang-orang yang sedang melanjutkan studi, seharusnya tidak bisa dijadikan anggota senat, apalagi memberikan suara dalam Pilrek,” jelasnya.
Sempat pula disinggung mengenai pengajuan Dr Zamrun yang merupakan kandidat rektor, sebagai guru besar. Mengutip penjelasan Dr Ir Mukhtar, pengajuan guru besar untuk Zamrun sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UHO yaitu diajukan melalui wakil rektor II kepada ketua senat akademik untuk memperoleh pertimbangan.
Hanya saja, pengusulan itu diduga belum memenuhi persyaratan karena tidak menyertakan bukti publikasi ilmiah sebagai kelengkapan persyaratan.
“Untuk selanjutnya, kita lihat saja perkembangannya. Yang jelas klarifikasi dari dua orang UHO tadi sudah kita buatkan berita acara,” katanya.
Dia juga menambahkan, dirinya sempat mendapat tekanan dari pihak rektorat agar tidak ikut campur dalam masalah Pilrek UHO ini. Namun mantan DPD perwakilan Sultra ini menegaskan, sebagai lembaga negara yang mengurusi masalah publik, Ombudsman berhak memproses seluruh aduan masyarakat yang masuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Saya tegaskan, Ombudsman pusat itu tidak berpihak kepada siapa pun. Kita ini hanya sebagai pelayanan publik, sebatas melakukan pengawasan terutama dalam pelanggaran administrasi,” kuncinya.
La Ode Ida juga memastikan hasil klarifikasi tersebut akan disampaikan kepada Kemenristik dan Dikti sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi Pilrek UHO. (p5/aha)

Click to comment
To Top