Raja yang Cinta NKRI – Berita Kota Kendari
Feature

Raja yang Cinta NKRI

RAJA GOWA TERAKHIR. Foto ini menunjukkan prosesi penobatan Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Mahmud Abdul Kadir Aiduddin sebagai Raja Gowa ke-36 pada tahun 1946. Pada peralihan ke sistem demokrasi, Gowa bergabung ke NKRI dan Andi Idjo menjadi bupati pertama.

RAJA GOWA TERAKHIR. Foto ini menunjukkan prosesi penobatan Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Mahmud Abdul Kadir Aiduddin sebagai Raja Gowa ke-36 pada tahun 1946. Pada peralihan ke sistem demokrasi, Gowa bergabung ke NKRI dan Andi Idjo menjadi bupati pertama.

Kerajaan Gowa merupakan salah satu yang tersukses di Sulawesi Selatan. Meski demikian, rasa cinta raja terhadap kerajaan dan rakyatnya, tidak mengalahkan cintanya kepada Indonesia.

KECINTAAN pada Indonesia ditunjukkan oleh Raja Gowa ke-36, Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang. Buktinya, ia rela melebur Kerajaan Gowa lalu bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sesuai data sejarah, Andi Idjo diangkat menjadi raja pada 1946. Semasa jabatanya, ia banyak melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Hingga pada 1960, seluruh kerajaan diminta bergabung dengan Indonesia. Andi Idjo pun menjadi pelopor. Lalu kerajaan lain di Sulsel seperti Bone dan kerajaan lainnya ikut bergabung dengan NKRI.
Andi Idjo merupakan putra Raja Gowa ke-35, I Mangi Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo. I Mangi yang membangun Ballalompoa di Gowa pada 1936. Dengan dibangunnya Ballalompoa sebagai kediaman raja juga sekaligus pusat pemerintahan kerajaan pada 1936, Gowa mengalami perubahan dalam pemerintahan dengan adanya order afdeling. Gowa mempunyai 13 adat Gemeinschap. Dalam perkembangannya, Gowa direhabilitasi menjadi daerah Swapraja.
Sebelum Ballalompoa dibangun, sudah ada tempat kegiatan untuk melaksanakan pemerintahan Kerajaan Gowa Order afdeling. Lokasinya tidak jauh dari lokasi Ballalompoa, di antarai lapangan Bungaya. Tepatnya di lokasi kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang kini menjadi kompleks rumah toko (ruko).
Setelah Raja Gowa ke-35 wafat pada 1946, diangkatlah putranya, Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang sebagai raja. Sebelum menjadi raja, Andi Idjo pernah mendampingi ayahnya dalam pemerintahan dengan jabatan Tumailalang (jabatan inti di bawah raja).
Setelah Andi Idjo menjadi raja, ia diberi gelar Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Dalam pemerintahan Andi Idjo, sistem pemerintahannya berubah dari swapraja (wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri) menjadi swatantra (suatu daerah dalam sebuah negara yang memiliki otonomi), maka praktis Andi Idjo adalah Raja Gowa terakhir dengan terbentuknya daerah otonom tingkat II.
Pada saat itu, Andi Idjo Karaeng Lalolang diangkat menjadi Kepala Daerah tingkat II Gowa pertama, dengan gelar Sri Raja/Kepala Daerah Gowa. Ini didasarkan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/2/24 tanggal 6 Februari 1957. Masa pemeritahannya dari tahun 1946 hingga 1960.     Setelah jabatan Andi Idjo berakhir sebagai Kepala Daerah tingkat II Gowa pertama, beliau lalu pindah ke Jongaya. Pada 9 Januari 1978, Andi Idjo wafat dan diberi gelar Tumenanga ri Jongaya, artinya orang yang wafat di Jongaya. Makam beliau berdekatan dengan Masjid Tua dan makam raja-raja di Katangka.
Sejarawan Sulsel, Edward L Poelinggomang mengatakan, Andi Idjo merupakan raja yang sangat disenangi rakyatnya. Pemerintahannya mampu memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyat Gowa ketika itu. “Makanya dibandingkan raja lain, Andi Idjo itu masa periodenya paling lama,” kata Edward, Selasa, 13 September.
Lebih lanjut Edward mengatakan, Andi Idjo juga dikenal sangat cerdas. Bangsawan dan orang penting di kerajaan banyak diutus ke Makassar untuk menimba ilmu. Termasuk membuat pusat-pusat pendidikan, agar masyarakat mampu mempelajari ilmu sesuai kebutuhan di zaman itu.
Andi Idjo juga dikenal sebagai raja yang tidak serakah. Jika biasanya raja baru diganti ketika meninggal, maka berbeda dengan Andi Idjo. Saat Kerajaaan Gowa melebur ke dalam NKRI pada 1960, maka pada tahun yang sama ia juga melepaskan takhtanya.
“Ia diganti pada 1960 dan meninggal pada 1978. Artinya, ia menghargai proses regenerasi. Di samping, memang ketika itu sudah dianut pemilihan sistem negara,” lanjut Edward.
Sejarawan lainnya, Suriadi Mappangara menambahkan, ia memang tak begitu fokus mendalami soal sosok dan kepemimpinan Andi Idjo. Kendati demikian, ia pun sepakat jika pemikiran raja ke-36 itu soal konsep kenegarawan sangat mumpuni.
“Pasca kemerdekaan Indonesia, awalnya dibentuk Negara Indonesia Timur. Raja-raja dijadikan sebagai pelancar pemerintahan di pelosok. Nah, Andi Idjo, meski pun sejak awal berjuang untuk kesatuan NKRI, ia juga tetap tunduk pada Negara Indonesia Timur yang juga diakui ketika itu,” papar dosen Jurusan Sejarah Unhas ini.
Setelah Negara Indonesia Timur, sempat juga dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Meski pada akhirnya, RIS dibubarkan dan semua bergabung dengan NKRI. Pada waktu itu, dengan kebesaran hatinya, Andi Idjo rela melepas status rajanya dan bergabung menjadi Pemda Tingkat II Gowa.
Baik Edward mau pun Suriadi, berharap kisah kebesaran hati Andi Idjo ini menjadi inspirasi bagi semua. Budaya dan kerajaan merupakan kebanggaan yang harus dilestarikan secara bersama-sama. Bukan menjadi pemicu pertikaian yang melahirkan perpecahan.
(*/aha)

Click to comment
To Top