Kasuistika

Penegak Hukum Diminta Awasi Penggunaan Dana Desa

LASUSUA, BKK – Persatuan Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (Permmak) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), menduga penggunaan dana desa berpotensi untuk diselewengkan. Karenanya, mereka meminta agar pengawasan terhadap pengguna anggaran ini ditingkatkan.
Apalagi, sudah banyak temuan mengenai program yang ternyata tidak sesuai perencanaan atau musyawarah desa (musdes). Ketua Permmak Kolut, Sulaeman Asri mengatakan, dari data yang diperoleh dari pemantauan dan monitoring langsung pada 127 desa di Kolut atas penggunaan dana desa tahun 2016, banyak desa yang terindikasi menyelewengkan dana desa.
“Kalau pihak kejaksaan dan kepolisian serius dalam melakukan pengawasaan dana desa, kami yakin banyak kades dan tim pengelola kegiatan (TPK) yang akan dipidana,” kata Sulaeman, Rabu (14/9).
Menurut Sulaeman, meskipun saat ini dana desa telah memasuki tahap pencairan ke-2, setelah pada Maret pencairan tahap I telah dilakukan, namun di lapangan masih banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah cair.
“Di beberapa desa antara volume pekerjaan dan dana desa yang telah cair banyak tidak sesuai atau volume pekerjaan sedikit, namun dana desa yang cair sudah ratusan juta,” ujarnya.
Sulaeman mencontohkan Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua. Pekerjaan rawat beton sepanjang 1.080 meter dengan pencairan tahap I sepanjang 600 meter, namun memasuki pencairan tahap II, voleme pekerjaan yang selesai hanya kurang lebih 300 meter.
“Rawat beton di Desa Sulaho kualitasnya sangat buruk. Baru dikerjakan seminggu sudah hancur lagi,” ujarnya.
Menurut Sulaeman prioritas dana desa yakni infastruktur sarana dan prasarana desa yang bersifat padat karya yang berkelanjutan. Namun infastruktur yang dimaksud bukan jalan kabupaten atau jalan provinsi.     “Rawat beton di Desa Sulaho itu jalan kabupaten. Selain itu pekerjaan jalan itu tidak dapat dilakukan secara manual harus menggunakan mobil truk mixer agar kualitasnya lebih baik dan terjamin,” katanya.
Sulaeman menambahkan, jaminan kualitas jalan yang dibiayai dana desa harus terjamin. Jangan dipaksakan padat karya kalau kualitas pekerjaan tidak baik.
“Kita desak pihak kejaksaan dan kepolisian sebagai leading sector dalam pengawasan dana desa harus aktif menanggapi laporan atau keluhan masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa,” imbuhnya. (k6/aha)

To Top