Prof La Rianda : Memang Banyak Pelanggaran – Berita Kota Kendari
Headline

Prof La Rianda : Memang Banyak Pelanggaran

RUDI/BERITA KOTA KENDARI "Itu memang persoalannya. Di situ pelanggarannya. Sehingga saya tidak menandatangani berita acara pada putaran tiga besar (putaran kedua) karena saya tahu ada pelanggaran," Kandidat Rektor UHO Prof Dr La Rianda

RUDI/BERITA KOTA KENDARI
“Itu memang persoalannya. Di situ pelanggarannya. Sehingga saya tidak menandatangani berita acara pada putaran tiga besar (putaran kedua) karena saya tahu ada pelanggaran,”
Kandidat Rektor UHO
Prof Dr La Rianda

KENDARI, BKK – Kandidat Rektor Universitas Halu Oleo, Prof Dr La Rianda akhirnya buka-bukaan soal sengkarut dalam Pemilihan Rektor UHO. Prof La Rianda mengakui, prosesi Pilrek UHO tersebut sarat dengan pelanggaran.
Menurutnya, pelanggaran Pilrek UHO itu sudah terjadi sejak putaran pertama, saat pengambilan suara senat. Dia pun membenarkan informasi yang beredar di media mengenai kontroversi suara 14 senat itu.
“Itu memang persoalannya. Di situ pelanggarannya. Sehingga saya tidak menandatangani berita acara pada putaran tiga besar (putaran kedua) karena saya tahu ada pelanggaran,” kata La Rianda kepada Berita Kota Kendari, Selasa (13/9).
La Rianda menduga adanya keterlibatan panitia dalam pelanggaran di pemilihan putaran pertama tersebut. Hal itu menyebabkan dirinya harus melaporkan hal tersebut kepada pihak Inspektorat UHO.
“Saya sudah laporkan sama pihak inspektorat kampus (UHO) atas pelanggaran yang dilakukan panitia. Surat itu saya tujukan kepada ketua senat UHO, Dr Amiruddin dengan tembusan kepada Rektor UHO, Prof Usman Rianse,” tambahnya.
Tak hanya melapor kepada inspektorat, Prof La Rianda juga melayangkan laporan yang sama kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. Dari laporannya itulah, Kemenristek Dikti menurunkan surat jawaban dan meminta agar Pilrek UHO ditunda untuk mengklarifikasi pelanggaran yang ada.
Guru besar bidang teknologi pertanian itu menjelaskan, 14 anggota senat tersebut sebenarnya tidak punya hak suara karena statusnya sementara melanjutkan studi S3 di luar daerah. “Kan jelas ditegaskan bahwa pejabat kampus dalam hal ini senat yang melanjutkan studi diluar daerah harus diberi surat tugas belajar, bukan surat izin belajar. Beda itu artinya izin belajar dengan tugas belajar, sehingga mereka (14 senat) tidak memiliki hak suara tetapi malah panitia membiarkan untuk memilih,” kata Rianda dengan nada kesal.
Bukan cuma itu saja. Prof La Rianda juga menduga adanya campur tangan Rektor UHO, Prof Dr Usman Rianse. Dalam hal ini, rektor telah mendukung salah satu kandidat calon sehingga menyebabkan 14 senat tersebut diikutkan dalam pemilihan.
“Pernah Pak Rektor UHO berkomentar di surat kabar bahwa dirinya ikut mendukung salah satu calon rektor, yakni Dr Zamrun. Itu sangat melanggar peraturan karena seharusnya sebagai seorang rektor yang mempunyai kekuasaan. Dia tidak boleh memihak kepada salah satu calon karena itu sudah sangat mencederai demokrasi dalam pemilihan di UHO,” jelas Rianda.
Yang mengherankan kata dia, banyak pihak sudah tahu informasi adanya surat dari Kemenristekdikti yang meminta Pilrek UHO ditunda. Hal itu pun sudah disampaikan oleh panitia dalam rapat senat. Namun sampai saat ini, surat tersebut terkesan disembunyikan sehingga tidak diketahui alasan penundaan itu secara jelas.
La Rianda yang seharusnya berhak mengetahui detail isi surat tersebut lantaran statusnya sebagai kandidat, juga tidak pernah mendapatkannya. Padahal surat itu sudah ada di UHO sejak 2 September lalu.
“Surat itu sudah ada di tangan ketua panitia Pilrek UHO, Prof Hilaluddin Hanafi sejak awal bulan. Tetapi entah dengan alasan apa, pihak panitia sama sekali tidak menyerahkan surat tersebut kepada saya. Padahal dalam aturan, setiap calon tiga besar dalam Pilrek UHO tingkat pertama memiliki hak untuk melihat isi surat dari Kemenristekdikti tersebut,” jelasnya.
“Saya juga sudah berusaha memintanya, tapi tidak diberikan,” tambahnya.

Sementara itu, kandidat Rektor UHO lainnya, Prof Buyung Sarita masih enggan berkomentar banyak sengkarut Pilrek UHO. Terutama soal kontroversi suara 14 senat tersebut.
“Tunggu ya, saya lagi sementara mengajar. Nanti sebentar telepon balik,” katanya seraya menutup ponselnya.
Sayangnya, sampai berita ini diturunkan pukul 21.30, Prof Buyung Sarita tak memberikan jawaban. Ponselnya aktif saat dihubungi tetapi tidak diangkat.
Begitu pula dengan Ketua Panitia Pilrek UHO, Prof Dr Hilaluddin Hanafi yang hendak dikonfirmasi mengenai kontroversi suara 14 senat itu. Telepon genggamnya dalam status aktif tetapi tidak dijawab.
Seperti diberitakan sebelumnya, masalah Pilrek UHO ini juga sudah sampai ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Kepala Ombudsman Sultra, Aksah membenarkan Ombudsman pusat telah menginstruksikan pihaknya agar mengusut laporan dugaan kecurangan dalam Pilrek UHO.
“Ya benar. Kita sudah terima surat dari pusat. Tapi saya belum pelajari. Jadi belum bisa memberikan komentar,” katanya.
Menurut Aksah, surat dari Ombudsman pusat itu menyertakan surat dari Kemenristekdikti yang ditujukan kepada ketua senat dan mantan ketua senat UHO.  “Banyak hal yang harus diklarifikasi, tetapi saya belum tahu persis, apa itu permasalahannya,” pungkasnya.
Pilrek UHO putaran pertama menghasilkan tiga besar calon rektor, yakni Prof Dr La Rianda, Dr Muhammad Zamrun dan Prof Dr Buyung Sarita. (p5/b/aha)

Click to comment
To Top