Kisruh PKPU Berpotensi Timbulkan Konflik – Berita Kota Kendari
Suksesi

Kisruh PKPU Berpotensi Timbulkan Konflik

Suasana diskusi dengan tema “Dilema Mantan Napi Ikut Pilkada 2017: Antara Hak Politik dan Kepemimpinan yang bersih dan Berintegritas” di Hotel D’Blitz Kendari, Jumat (9/9). Foto : Alex

Suasana diskusi dengan tema “Dilema Mantan Napi Ikut Pilkada 2017: Antara Hak Politik dan Kepemimpinan yang bersih dan Berintegritas” di Hotel D’Blitz Kendari, Jumat (9/9). Foto : Alex

KENDARI, BKK – Hingga saat ini DPR RI belum juga mengesahkan atau menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Syarat Pencalonan dan Calon pada Pilkada serentak 2017. Padahal jadwal pendaftaran calon sudah semakin dekat.

Belum ditetapkannya PKPU syarat pencalonan dan calon karena masih tarik menarik tentang calon berstatus mantan napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual. KPU dan sebagian anggota DPR mneyetujui untuk melarang calon kepala daerah mantan napi korupsi, narkoba, dan kejatan seksual. Sementara sebagian lagi menyatakan aturan ini tidak boleh ada sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kausbdit Politik Dit Intelkam Polda Sultra, AKBP Selphanus Eko, menyatakan, berlarut-larutnya penetapan PKPU tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah.

“Pada PKPU pencalonan dalam Pilkada 2015 lalu saja sudah menimbulkan konflik, khususnya berkaitan dengan calon yang mundur dari PNS, dan anggota dewan. Pada proses yang sekarang inipun kami mendeteksi tetap ada kerawanan,” kata Selphanus dalam forum diskusi yang digelar KAI dan Sultra Demo di D’Blitz Hotel Kendari, Jumat (9/9).

Selphanus menjelaskan, terlebih lagi jika ternyata PKPU yang ditetapkan adalah melarang calon mantan napi korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual. Apalagi, katanya, sekarang di Kota Kendari sudah ketahuan siapa calon yang akan diusung parpol.

“Jika PKPU nanti melarang, sudah pasti akan ada kerawanan, karena calon sudah ditetapkan parpol tapi terhalang PKPU,” katanya.

Makanya dia mengharapkan koordinasi antara penyelenggara dengan seluruh institusi tekait termasuk parpol, sehingga sejak dini sudah bisa diantisipasi.

Mengenai calon mantan napi yang akan mendaftar tekait dengan syarat surat keterangan dari kepolisian, Selphanus menyatakan institusi kepolisian tetap akan mengeluarkan surat keterangan namun ditambahi dengan catatan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana sesuai vonisnya.

Acara diskusi yang dipandu Andi Hatta dengan model diskusi semua peserta menjadi nara sumber berlangsung seru.

Sejumlah akademi dan aktivis perempuan yang ikut hadir dalam acara itu seperti Dr Muh Najib Husain dan Krisni Dinamita SP MP dengan tegas menyatakan sudah sewajarnya PKPU melarang calon yang mantan napi korupsi, narkoba, dan kejahatan sosial.

“Jika kita ingin benar-benar menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan baik, maka memang pemimpinnya harus bersih,” katanya.

Tapi pendapat itu berbeda dengan yang dilontarkan sejumlah pimpinan parpol yang hadir seperti dari Gokar dan PDIP bahwa semua warga negara memiliki hak untuk dicalonkan dan mencalonkan termasuk mantan napi sebagaimana diputuskan MK.

“Yang penting kan dia jujur mengumumkan di publik bahwa dia adalah mantan napi. Ini adalah hak seseorang untuk menjadi calon yang juga dilindungi,” kata salah seorang pengurus PDIP Kota Kendari.

Hal demikian juga diumumkan sejumlah pengamat dan pengacara bahwa jika menhacu pada sistem ketatanegaraan maka putusan MK sifatnya final dan mengikat. “Sangat tidak mungkin membuat PKPU yang bertentangan dengan putusan MK,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu SSos yang ikut menjadi peseta dalam forum diskusi menegaskan bahwa KPU Kota Kendari sudah siap apapun PKPU yang diputuskan.

“Mau diputuskan dalam PKPU itu dilarang atau tidak KPU Kota Kendari tetap siap mensosialisasikan PKPU itu nantinya,” kata Hayani.

Soal nanti akan ada gejolak jika PKPU nya melarang calon mantan napi, kata Hayani, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi, Rabu (7/9), yang membicarakan tahapan pencalonan.

Hanya diakui Hayani, waktu penetapan PKPU terlalu mepet dengan jadwal pengumuman pendaftaran.

Disebutkan penetapan PKPU kemungkinan dilakukan pada 12 September, sementara pengumuman persyaratan dan syarat calon dilakukan pada 14-20 September, dan pendaftaran calon pada 21 – 23 September.

Diskusi dengan tema Dilema Calon Mantan Napi dalam Pilkada: Antara Hak dan Mewujudkan Pemerintahan yang bersih diikuti akademisi, perwakilan dari Polda, BNN Kota Kendari, aktivis LSM, penyelengara Pilwali, pengacara dan mahasiswa. (lex)

 

Click to comment
To Top