Kebijakan Plt Dirut Perusda Kolaka Disoroti – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Kebijakan Plt Dirut Perusda Kolaka Disoroti

KOLAKA, BKK – ‎Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kolaka menyoroti kebijakan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utara (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kolaka, di saat Pemkab Kolaka mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan ini datang dari ketua forum lintas LSM yang juga Ketua Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra Herman Syahruddin yang mengecam Plt Dirut Perusda Haning Abdullah, sebab ‎melakukan kerjasama atau kontrak dengan founder dari luar dalam penjualan ore nikel. Inilah yang dinilai merupakan kekeliruan dari seorang Plt Dirut Perusda, karena tidak memikirkan keuntungan yang akan didapat.

“Mengapa bukan Perusda sendiri yang melakukan penjualan ore, sebab Perusda sendiri yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP),” tegas Herman, kemarin.

Dijelaskannya, ore dijual oleh founder sebesar 18 dolar, sementara Perusda hanya memperoleh 4 dolar dari hasil penjualan. Ini sangat kecil jika dibandingkan kalau Perusda yang menjual sendiri. Pada hal jika itu dilakukan, otomatis Perusda akan mendapat untung besar yang berimbas pada pendapatan bagi Pemkab Kolaka yang saat ini mengalami defisit.

Karena itu, Herman mengingatkan kepada Haning Abdullah agar berhati-hati dan tidak mengulangi persoalan yang sudah dilakukan Dirut sebelumnya yang berakhir dengan penjara, apalagi dia sebelumnya adalah Kabag humas Perusda. Ini semua tidak diinginkan terjadi lagi.

“Kami menyorot kinerja Dirut Perusda, sebagai bentuk kecintaan dan demi perbaikan managemennya, guna memajukan badan usaha milik daerah agar dapat sebanyak mungkin menghasilkan PAD bagi daerah,” kata Herman.

Sementara itu Plt Perusda Kolaka Haning Abdullah mengungkapkan, kebijakan yang dilakukan bekerjasama dengan founder dalam menjual ore, semata-mata supaya bisa terbebas dari masalah hukum dikemudian hari. Begitupun jika Perusda sendiri yang menjual ore, biaya operasional cukup tinggi bisa mencapai 7 dolar sampai 8 dolar.

“Selain itu, pembayaran dari perusahaan pembeli ore bisa sampai tiga bulan baru dibayar. Atas dasar itu semua kami mengambil kebijakan penjualan ore diserahkan kepada founder. Cara itu juga dilakukan perusahaan pemegang IUP,” katanya.

Haning ‎juga menyampaikan terima kasih atas sorotan LSM, sebab itu semua merupakan kritikan positif demi kemajuan Perusda kedepan. (cr3/c)

 

To Top