LSM di Butur Beber Indikasi Pelanggaran Perusahaan Tebu – Berita Kota Kendari
Aktualita

LSM di Butur Beber Indikasi Pelanggaran Perusahaan Tebu

Salah seorang anggota LPIP menelusuri pembukaan jalan menuju lahan yang sudah mulai diolah PT Sumagro Sawitara. (Darso/BKK)

Salah seorang anggota LPIP menelusuri pembukaan jalan menuju lahan yang sudah mulai diolah PT Sumagro Sawitara. (Darso/BKK)

BURANGA, BKK – Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Kabupaten Buton Utara (Butur), menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sumagro Sawitara. Pelanggaran tersebut terkait aktivitas pencarian lahan dan pembukaan lahan. Hal itu berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang dilakukan LPIP Butur di wilayah Kulisusu Barat.

“Kita temukan adanya pelanggaran yang sangat nyata dilakukan oleh PT Sumagro Sawitara, yakni indikasi pelanggaran administrasi yang berdampak hukum (Pencarian Lahan) dan indikasi pelanggaran tindak pidana kehutanan (pembukaan lahan red),” ungkap Ketua LPIP Butur Zardoni, kemarin.

Zardoni membeberkan, PT Sumagro Sawitara dalam melakukan pencarian lahan tidak mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau di luar areal lahan yang diberikan Pemerintah Daerah. Bahkan banyak lahan/tanah yang dibeli PT Sumagro Sawitara status kepemilikan lahan yang dibeli pada masyarakat tidak bersertifikat atau lahan tersebut adalah lahan hutan belantara yang tak boleh diperjual belikan oleh pihak manapun.

Di samping itu, katanya, selama melakukan aktivitas, PT Sumagro Sawitara cenderung tertutup bahkan terkesan melakukan pembodohan pada masyarakat di wilayah Kulisusu Barat. Hal itu terbukti dengan adanya pemanggilan 15 warga ditiap desa untuk menandatangani dokumen yang tidak dipahami isi dan peruntukannya, serta dihiasi dengan pengambilan foto.

“Tujuannya itu masyarakat tak tahu. Baru anehnya15 orang ini diberikan uang tanpa ada penjelasan yang dari pihak perusahaan,” jelas Zardoni.

Indikasi pelanggaran tindak pidana kehutanan, lanjut Zardoni, PT Sumagro Sawitara telah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa memiliki izin yang jelas baik izin yang dikeluarkan pemerintah pusat, Provinsi maupun Pemda Butur dan juga melakukan pengelolaan/pembukaan hutan secara ilegal, hal itu bertentangan dengan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pecegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

“Masalah ini saya sudah laporkan ke DPRD Butur agar melakukan pemanggilan pimpinan PT Sumagro Sawitara, dan juga melakukan pencabutan semua izin usahanya serta meminta DPRD untuk membentuk pansus terkait hal ini,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah konsultasi di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Direktorat Penegakan Hukum. Disana dikatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan harus ada pelepasan kawasan hutan  yang diperuntukan untuk kebun tebu tersebut, baik itu area peruntukan lainnya (APL), Hutan Produksi Konversi (HPK), maupun hutan lindung.
“Direktorat sampai saat ini mengaku belum ada permohonan pelepasan kawasan dari perusahaan tebu PT Sumagro Sawitara, tapi yang terjadi sekarang sudah mulai melakukan pembukaan lahan,”pungkasnya.

Persoalan kebun tebu itu mendapat perhatian juga dari Sekretaris Daerah Limbung Infromasi Rakyat (LIRa) Butur Muh Sairman Sahadia. Dia mendesak pihak Pemda Butur untuk segera mencari solusi atas beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh masuknya perusahaan itu. Begitupun dengan perusahaan sendiri, agar segera mungkin menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan adanya perusahaan ini.
“Kalau itu tidak dilakukan, maka kami meminta kepada perusahaan tebu agar secepatnya meninggalkan atau angkat kaki dari tanah Buton Utara,” tegas Sairman.(k5)

Click to comment
To Top