Lingkar Sultra

BPD Butur Tuntut Kenaikan Honor

BURANGA, BKK – Sejumlah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Buton bersama anggotanya, kompak menuntut honor mereka dinaikkan. Permintaan itu menyusul honor yang selama ini terus diterima dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Adanya permintaan kenaikan honor tersebut terungkap dalam hearing yang dilakukan antara Komisi 1 DPRD Butur bersama pihak pemerintah daerah dan sejumlah Ketua BPD, Kamis (8/9).

Hearing tersebut sebagai tindak lanjut dari desakan forum BPD Butur yang sebelumnya meminta agar DPR bisa memfasilitasi dipertemukannya BPD bersama pihak Pemda guna membicarakan terkait penguatan kapasitas dari BPD sendiri. Termasuk permintaan di dalamnya tentang kenaikan honor.

Dalam hearing tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi 1 Diwan SPd, didampingi anggota Komisi 1 lainnya, Sauli SSos. Sementara itu, pihak Pemda dihadiri Asisten 1 Pemda Butur, Dra Muliana, Kabag Pemerintahan, Ismail Rewa, Kepala Kasubag Perencanaan BPMD, Laode Tusar SE, dan sejumlah perwakilan pemerintah daerah lainnya.

Ketua Forum BPD Butur Ali Janatin mengatakan, untuk honor para ketua dan anggota BPD di Butur disamaratakan sebesar Rp 500.000. Besaran nilai tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati.

“Sehingga kami berharap honor kami itu sudah harus dinaikkan. Karena itu kami berharap agar untuk Peraturan Bupati tersebut segera mendapat revisi,” jelasnya.

Untuk honor sebesar itu, sudah sepantasnya dinaikkan karena sudah tidak lagi relevan mengingat tugas pokok BPD selain menyerap dan menerima aspirasi dari warga, juga membahas, merancang dan merumuskan peraturan dalam pembangunan desa bersama Kades. “Permintaan kami untuk Ketua bisa dinaikkan menjadi Rp 1.750.000, sementara anggota sebesar Rp 1.250.000,” harapnya.

Selain meminta kenaikan honor, Ali Janatin selaku ketua Forum BPD se-Butur juga berharap agar dinaikkannya biaya tunjangan operasional dari mereka. “Untuk operasional masa sebulan hanya sebesar Rp 20.000. Ini kan juga tidak masuk diakal juga,” ujarnya.

Hingga selesainya hearing, terkait hal tersebut, pihak DPRD Butur pun menyarankan agar Pemda Butur bisa sedapat mungkin segera menyikapi hal itu. “Kepada Pemerintah Daerah, saya berharap ini bisa dipikirkan, sehingga pasca ini (agenda hearing, red) kalau bisa buat pertemuan khusus dengan pihak BPD bagaimana membicarakan ini dengan baik,” kata Diwan. (k5)

 

 

To Top