Yusran Silondae Perjuangkan Pemekaran Poleang – Berita Kota Kendari
Aktualita

Yusran Silondae Perjuangkan Pemekaran Poleang

Anggota DPD-RI asal Sultra Drs H Muh Yusran Silondae MSi disambut pengalungan sarung adat saat melakukan Kunker di Poleang, Bombana, Senin (5/9). (Foto: IST)

Anggota DPD-RI asal Sultra Drs H Muh Yusran Silondae MSi disambut pengalungan sarung adat saat melakukan Kunker di Poleang, Bombana, Senin (5/9). (Foto: IST)

KENDARI, BKK – Anggota DPD-RI asal Sultra Drs H Muh Yusran Silondae MSi menegaskan, hingga saat ini DPD-RI tetap mendukung perjuangan pemekaran sejumlah daerah untuk menjadi daerah otonom baru (DOB) di Sultra.
“DPD RI secara politik benar-benar ingin bersama-sama daerah memperjuangkan kepentingan daerah melalui adanya pemekaran,” kata Yusran Silondae kepada Harian Berita Kota Kendari (BKK) ditemui di Kendari, sesaat akan bertolak ke Jakarta, Rabu (7/9).
Yusran menyatakan sebagai bukti komitmen dirinya dalam memperjuangkan pemekaran daerah di Sultra, dia bersama tim dari DPD  melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah yang melakukan pemekaran di Sultra selama dua hari Senin – Selasa (5-6/9).
Tujuan kunker ini, kata mantan Wagub Sultra ini, untuk melihat sejauh mana kesiapan pemekaran baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Salah satu daerah yang dikunjungi  pada Senin (5/9) yakni Poleang, Kabupaten Bombana. Wilayah ini sedang diperjuangkan menjadi Kabupaten Poleang.
Dalam kunjungan kerja Yusran bersama tim dari DPD-RI yakni Ketua Komite I, Akhmad Muqowam, Hudarni Rani (anggota DPD RI asal Kepulauan Riau), Abd Qodir Amir Hartono (anggota DPD RI asal Jawa Timur),  beserta rombongan staf ahli dari provinsi Sultra, Dr Abas.
Yusran mengharapkan melalui pemekaran ataupun pembentukan calon DOB kabupaten Poleng sebagai pemekaran dari kabupaten Bombana, dapat sejalan dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu mensejahterakan masyarakat, meingkatkan kualitas demokrasi dan mendekatkan pelayan masyarakat.
Senator Yusran Silondae juga meminta kerjasama semua pihak dalam mendorong upaya ini, karena prinsipnya membutuhkan dukungan politik dari masyarakat dan pemda. Terutama menyangkut bebeapa persyaratan baik teknis, administrasi maupun kewilayahan sebagaimana di amanatkan dalam UU 23 tahun 2014
Yusran Silondae mendesak pemerintah pusat agar mempercepat keluarnya regulasi turunan terkait dengan pemekaran, yakni Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desantrada). “Sehingga masyarakat dan daerah yang ingin memperjuangkan adanya pemekaran dapat merujuk dan mempersiapkan diri pada aturan tersebut,” ujarnya.
Kunjungan kerja DPD-RI di Poleang ini dihadiri ratusan masyarakat, tokoh adat masyarakat setempat. Termasuk hadir Pj Bupati Bombana, Sitti Saleha, para kepala SKPD, dan sejumlah anggota DPRD Bombana.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus ingin menyampaikan pesan politik kepada masyarakat bahwa DPD RI secara politik benar-benar ingin bersama-sama daerah memperjuangkan kepentingan daerah melalui adanya pemekaran ini. (lex)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top