KAI Sultra dan Sultra Demo, Gagas Diskusi Dilema Mantan Napi Ikut Pilkada – Berita Kota Kendari –
Suksesi

KAI Sultra dan Sultra Demo, Gagas Diskusi Dilema Mantan Napi Ikut Pilkada

Andre Darmawan

Andre Darmawan

Arafat

Arafat

KENDARI, BKK – Hingga saat ini keikutsertaan mantan narapidana (napi) sebagai calon kepala daerah pada pilkada 2016 masih menjadi pembahasan yang alot antara DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga proses penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan masih tertunda.

Membahas persoalan ini, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerjasama dengan organisasi nonpemerintah (Ornop) Sultra Demo akan menggelar diskusi publik yang akan berlangsung di Hotel D’BLITZ Kendari, Jumat (9/9).

Diskusi yang berbentuk ala Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One ini mengangkat tema “Dilema Mantan Napi Ikut Pilkada 2017: Antara Hak Politik dan Kepemimpinan yang bersih dan Berintegritas”.

Ketua DPD KAI Sultra Andre Darmawan SH CLA menyatakan, persoalan keikutsertaan mantan napi pada pilkada memang sangat dilematis. Di satu sisi, katanya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menganulir larangan mantan napi untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada, tapi pada sisi lain dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa membutuhkan pemimpin yang bersih khususnya dari korupsi, narkoba, dan asusila.

“Masalah ini penting untuk kita diskusikan di daerah, agar semua pihak bisa memahami aturan-aturan hukumnya dan konteks realitas poltiik,” kata Andre yang juga mantan aktivis mahasiswa Unhalu.

Direktur Sultra Demo, Arafat SE MM menambahkan, sesuai rencana kesepakatan penetapan DPR RI dan KPU maksimal 15 Septrember 2016. Waktu ini, kata Arafat yang juga mantan Ketua Panwaslu Kota Kendari, terlalu mepet dengan jadwal pendaftaran calon walikota dan wakil walikota untuk Kota Kendari yakni 21 – 23 September 2016.

“Dengan kondisi waktu seperti itu akan menyimpan persoalan. Misalnya, dari pihak penyelenggara, sejauh mana kesiapan mereka melakukan sosialisasi baik di internal KPU maupun kepada publik,” katanya.

Masalah lain juga kata Arafat, yakni seandainya benar bahwa PKPU memutuskan mantan napi korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual tak boleh ikut Pilkada, lalu bagaimana calon-calon yang sekarang sudah diputuskan partai sebagai calon yang mereka usung.

“Ada bakal calon yang telah berjuang memperoleh dukungan partai politik tiba-tiba difinish tercekal PKPU. Hal ini penting sebagai wacana edukasi publik agar sebelum diberlakukan terjadi diskursus untuk menghindari potensi konflik yang bakal muncul karena regulasi yang serba mendadak,” ujar Arafat.

Kegiatan yang akan dipandu Andi Hatta M Paturisi ini membuka peluang bagi peserta untuk ikut, yakni pengurus Parpol, penyelenggara Pemilu, PT/kampus, media, NGO, ormas/OKP, BNN, institusi Polres/Polda, PN/PT, Kanwilhukum dan Ham, Advokat dan lainnya.(lex)

kayseri escort eskişehir escort porn
To Top