DPRD Konkep Dukung Penertiban Perusahaan Pelayaran di Langara – Berita Kota Kendari
Pendidikan

DPRD Konkep Dukung Penertiban Perusahaan Pelayaran di Langara

Ilustrasi

Ilustrasi

KENDARI, BKK– Kebijakan Syahbandar untuk mendata profil perusahaan pelayaran yang ada di Kabupaten Konawe kepulauan (Konkep) berdasarkan surat Kementrian Perhubungan Direktorat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara dengabn nmor surat UM.003/67/7/UPP.LRG-16 , mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dukungan tersebut diberikan DPRD Konkep dengan maksud, pihak penyelanggara pelabuhan kelas III Langara bisa menertibkan perusahaan pelayaran yang ada di Konkep. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami mendukung kebijakan tersebut, karena dapat menertibkan pelayaran yang saat ini tidak terdaftar di Syahbandar Konkep sehingga bisa legal dan bisa beroperasi dengan leluasa, ” ungkap Wakil Ketua I DPRD Konkep Abdul Rahman saat ditemui di Kendari, Senin (5/9) malam.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemilik perusahaan pelayaran yang ada di Konkep harus mengantongi izin operasi yang dikeluarkan pihak perizinanan setempat.

“Kami juga menekankan bahwa yang memiliki izin operasional tersebut harus agen yang memiliki kapal dan beroperasi di Pelabuhan Langara,” tegasnya

Data yang diberikan oleh Syahbandar Konkep lanjutnya, ada tujuh perusahaan kapal yang beroperasi di daerah tersebut. Namun, belum semuanya memiliki izin operasi sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak-tidak di kalangan lembaga pengawasan.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Konkep Muh Jaswan. Ia mengaku mengapresiasi dan menyetujui surat yang yang ditandatangani Abdullah, selaku kepala kantor unit penyelanggara pelabuhan kelas III Langara tersebut terkait dengan pembukaan cabang beserta data profil perusahaan.

“Kami dirugikan dengan adanya perusahaan yang beroperasi tanpa ada izin operasi dan tidak memiliki kapal untuk berlayar, ” ungkapnya.

Seharusnya jika ada kapal yang beroperasi di Konkep tambahnya, maka perusahaannya harus memiliki cabang dan bisa didata dengan baik.

“Setelah keluarnya surat Syabandar ini kita bisa melihat mana kapal-kapal yang legal dan ilegal, sehingga mereka bisa memiliki kantor cabang atau unit pelayanan dan tidak diragukan lagi keberadaanya, ” harapnya. (p7/nur)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top