Banyak Kades Tak Libatkan BPD – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Banyak Kades Tak Libatkan BPD

BURANGA, BKK – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Buton Utara (Butur) ternyata masih banyak yang mengabaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Mereka tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan penggunaan dana desa.

Padahal, dalam peraturan yang tercantum tersebut, setiap Kades wajib hukumnya melibatkan BPD di desanya dalam perencanaan penggunaan dana desa. Kades dan BPD mesti membahas secara bersama-sama perencanaan peruntukannya dalam suatu musyawarah desa yang dilanjutkan dengan musyawarah rencana pembangunan desa. Hal tersebut sebagai dasar acuan dari para Kades untuk selanjutnya menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Kondisinya seperti itu, banyak yang masih mengabaikan Permendagri Nomor 113 tahun 2015,” ungkap Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Butur Ali Janatin, Selasa (6/9).

Praktik seperti itu bukan lagi hal baru dan sudah sering terjadi. Bahkan disebutkannya untuk pelibatan BPD oleh Kades biasanya hanya dibutuhkan saat proses permintaan tanda tangan dokumen.

“Kebanyakan dilibatkan nanti kalau sudah mau tanda tangan saja. Kan ini aneh, seperti seorang Kades kalau sudah mau membutuhkan tanda tangan BPD, dia buat acara kumpul-kumpul dan makan-makan. Baru setelah itu kepada BPD disodorkan dokumen untuk ditandatangani tanpa ada pembahasan lebih awal,” jelasnya.

Terkait adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tersebut yang mengharuskan dilibatkannya BPD dalam proses musyawarah dalam merencanakan peruntukan anggaran dana desa ikut dibenarkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Butur, Haji Tasir SE MSi melalui Kepala Kasubag Perencanaan BPMD, Laode Tusar SE.

“Soal pelibatan BPD dalam musyawarah desa itu sesuai Permendagri tersebut memang diharuskan. Jadi kalau ada Kades yang tidak melibatkan BPD dalam musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa berarti yang bersangkutan itu keliru,” jelasnya. (k5)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top