Kasuistika

Dua Kades Dilaporkan Warganya

RUDY/BERITA KOTA KENDARI MASALAH PROYEK DI DESA. Syarifuddin (kiri) dan Dewi Kisaribi (kanan) saat melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Penampungan Air Hujan di dua desa, di Ombudsman Sultra, Senin (5/9).

RUDY/BERITA KOTA KENDARI
MASALAH PROYEK DI DESA. Syarifuddin (kiri) dan Dewi Kisaribi (kanan) saat melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Penampungan Air Hujan di dua desa, di Ombudsman Sultra, Senin (5/9).

KENDARI, BKK – Masalah dalam pengelolaan dana desa mulai banyak yang mencuat. Dalam sehari kemarin, Senin (5/9), Ombudsman RI Perwakilan Sultra menerima dua laporan mengenai penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Muna, yang diduga melibatkan kepala desa setempat.
Dua Kades yang dilaporkan masing-masing La Baru (Kades Liangkabori) serta La Ode Siri (Kades Ghonsume). Pelapornya adalah Dewi Kisaribu untuk Kades Liangkabori dan Syarifuddin untuk Kades Ghonsume.
Syarifuddin mengatakan, yang dilaporkannya adalah dugaan penyalahgunaan dalam anggaran proyek Penampungan Air Hujan (PAH). Dari total anggaran proyek pembangunan PAH sebesar Rp 272 juta, diduga telah digelembungkan dan pengadaan fiktif sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah hingga Rp 130 juta.
“Bahan bangunan dalam pekerjaan PAH yang seharusnya ada di Rencana Anggaran Belanja (RAB) ternyata tidak ada, sehingga sangat merugikan masyarakat. Selain fiktif, ada beberapa anggaran yang membengkak, yang disebabkan karena penggelembungan barang dan jasa,” kata Syarifuddin saat ditemui di Kantor ORI Sultra.
Dia mengaku sebelumnya telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna beberapa hari lalu. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari pihak Kejari Muna.
“Karena belum direspons Kejari Muna, sehingga kami langsung melaporkan masalah ini ke Ombudsman Sultra. Kami berharap Ombudsman bisa menindaklanjuti laporan kami,” tambah Syarifuddin.
Dewi Kisaribi juga membuat laporan yang sama. Menurutnya, proyek pembuatan PAH juga sarat dengan penyelewengan.
“Terdapat beberapa pengadaan barang dan jasa yang termuat dalam RAB tetapi tidak terealisasi atau fiktif. Dari total anggaran pembangunan proyek PAH di Desa Liangkobori sebesar Rp 282 juta lebih, diduga telah terjadi kerugian negara hingga mencapai Rp 79 juta lebih,” kata Dewi.
Dia mencontohkan, dalam proyek ini ada pengadaan batu merah dan pasir. Tetapi ternyata tidak ada. “Ada juga pengadaan kayu dolken dan tripleks dalam RAB, setelah dilakukan investigasi di lapangan, barang tersebut ternyata tidak ada. Selain itu ada juga dimasukkan dalam RAB yakni biaya tak terduga yang entah untuk apa,” lanjut Dewi.
Sementara itu, Kepala ORI Sultra, Aksah mengatakan laporan dari dua warga tersebut akan diproses dan segera ditindaklanjuti. “Laporan sudah kami terima, kami akan kaji dulu. Kalau terbukti, kami akan langsung tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Aksah.
Bisa saja, kata Aksah, kasus ini berujung pada dua keputusan. Pertama, jika memang ditemukan indikasi korupsi, Ombudsman akan meneruskannya kepada aparat hukum. Namun jika yang terjadi hanya masalah administrasi, akan diselesaikan sendiri oleh Ombudsman.
Aksah juga mengakui sudah banyak warga yang melaporkan Kadesnya karena diduga menyalahgunakan dana desa. Sebagian besar laporan tersebut masih dikaji kebenarannya. (p5/c/aha)

To Top