Pendidikan

Program Dikbud Sultra Tak Terpengaruh

RAHMAT/BKK H Damsid C

RAHMAT/BKK
H Damsid C

KENDARI, BKK- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, H Damsid memastikan penundaan Dana Alokasi Umum bagi Pemprov Sultra tidak begitu berdampak pada program di bidang pendidikan sepanjang 2016 ini.
Kendati diakuinya ada pengaruhnya,
namun itu sangat kecil. Program-program prioritas tetap akan dijalankan dan selesai pada tahun ini.

“Yang kami prioritaskan sudah berjalan dan tidak ada efeknya ini penundaan DAU,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (1/9).
Penundaan DAU, lanjutnya, hanya berpengaruh pada belanja rutin dinas. Dia mengakui ada beberapa belanja barang yang ditunda dulu. Itupun volumenya tidak terlalu besar sehingga tidak sampai mengganggu kinerja dinasnya.
Damsid meyakini seluruh pihak sudah bisa memahami bahwa peranan dinas pendidikan sangat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika itu diganggu, maka dampaknya bisa sangat sensitif.
“Saya kira kita semua paham bagaimana fatalnya jika dana pendidikan dipangkas atau diganggu. Kita tidak mau kan memangkas dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” terangnya.
Terkait dengan dana sertifikasi guru, Damsid mengatakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan dinas provinsi. Namun dia memastikan pemerintah tidak akan gegabah dengan ikut-ikutan memangkas tunjangan para guru itu.
“Tunjangan guru tetap aman dan tidak akan diganggu gugat. Cuma tunjangan guru itu semua langsung ditransfer ke daerah,” tandasnya.
Di Baubau, pemangkasan DAU juga ikut menjadi pembicaraan hangat. Dalam rapat bersama Pemkot di Kantor DPRD Baubau, Kamis (1/9) kemarin, sejumlah anggota DPRD menyayangkan Baubau ikut terkena kebijakan dari Kementerian Keuangan tersebut. Pasalnya, DAU untuk Baubau yang dipangkas cukup besar jumlahnya, yakni Rp 56 miliar.
Anggota DPRD Baubau Harmin Hari khawatir jika penundaan DAU ini akan berdampak pada sektor publik. “Ini kan besar sekali. Jangan sampai ada belanja publik yang terpengaruh,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Muhammad Djudul yang juga hadir dalam rapat itu mengatakan, memang penundaan DAU itu sangat disayangkan. Namun dengan penundaan itu, menjadi poin penting agar pihaknya lebih berhati-hati dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya kira kita prihatin lah dengan kondisi ini, tapi apa boleh buat, karena tidak ada klarifikasi (terkait penundaan DAU) untuk itu,” tuturnya.
Namun Sekda menyebut, saat mendatangi Kementerian Keuangan, Pemkot Baubau dijanjikan akan melakukan evaluasi kembali terkait hal itu. Sehingga akan kembali diberikan pada tahun anggaran 2017 mendatang.
Sementara di Jakarta, Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo mengajak semua pihak menyikapi secara bijaksana program penghematan anggaran pemerintah, meski di dalamnya juga mengatur pengurangan dana desa (DD).
“Kami menilai upaya menunda dana transfer daerah termasuk pengurangan dana desa merupakan hal rasional untuk membuat APBD lebih kredibel dan menjadi acuan pelaku usaha,” ujar Eko, Kamis (1/9).
Eko mengemukakan pandangannya, karena dalam kondisi normal, pemerintah tentu tidak akan melakukan pemotongan anggaran. Baik itu belanja kementerian/lembaga, maupun dana transfer daerah.
Namun dengan adanya potensi pengurangan penerimaan negara, maka sudah seharusnya ada rasionalisasi anggaran. “Ini adalah kondisi yang harus dihadapi, di mana kita semua harus berhemat dan cerdas dalam membelanjakan anggaran,” ujar Eko.
Menteri berlatar pengusaha ini berharap agar kesadaran berhemat dalam membelanjakan anggaran termasuk dana desa juga dimiliki oleh seluruh stakeholder. Karena diakui, pengurangan dana desa akan mempengaruhi besaran alokasi yang diterima masing-masing desa.
“Karena itu stakeholder desa harus menyesuaikan dengan membuat program prioritas,” ujar Eko.
Menurut Eko, program prioritas tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan desa. Bagi desa yang masih membutuhkan infrastruktur, maka harus diprioritaskan untuk membuat proyek infrastruktur.
Demikian pula dengan desa yang mendesak untuk mengulirkan usaha, maka harus dibuat program pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Dengan adanya program prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, kami berharap pembelanjaan dana desa bisa efektif dan tepat sasaran sebagai sarana pengungkit kesejahteraan warga desa,” ujar Eko.(p7-k2-jpnn/b/aha)

To Top