Saleha Tak Boleh Mutasi Pejabat Sepihak – Berita Kota Kendari
Aktualita

Saleha Tak Boleh Mutasi Pejabat Sepihak

RAHMAT RULLAH/BERITA KOTA KENDARI LANGSUNG KE BOMBANA. Gubernur Sultra, Dr Nur Alam melantik Sitti Saleha sebagai Penjabat Bupati Bombana, di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Rabu (31/8).

RAHMAT RULLAH/BERITA KOTA KENDARI
LANGSUNG KE BOMBANA. Gubernur Sultra, Dr Nur Alam melantik Sitti Saleha sebagai Penjabat Bupati Bombana, di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Rabu (31/8).

KENDARI, BKK- Sitti Saleha resmi menyandang status Penjabat Bupati Bombana, setelah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr Nur Alam, di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (31/8).
Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra tersebut, Nur Alam mengingatkan selama memerintah di masa transisi ini, Saleha tidak boleh melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Bombana secara sepihak.
“Penjabat Bupati tidak bisa melakukan pemutasian PNS sepihak, yakni tidak berkoordinasi dengan Gubernur atau KemenPAN,” kata Nur Alam.
Selain itu, Nur Alam menitip tiga pesan penting. Pertama, Saleha harus memastikan pelayanan kepada masyarakat sebagai rutinitas Pemkab tetap berjalan dengan baik. Kedua, mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bombana. Dan ketiga, menjaga keharmonisan serta kestabilan di tengah masyarakat dengan cara sering-sering berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Bekerja secara profesional dan ikuti prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat bisa mempercayai kita sebagai pemimpin,” tekannya.
Nur Alam juga mengungkapkan Saleha adalah kepala daerah ke-34 yang dilantiknya selama menjabat sebagai Gubernur Sultra delapan tahun terakhir ini. Dalam waktu dekat, Gubernur juga akan melantik pasangan Rusman Emba – Malik Ditu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna.
Sitti Saleha yang ditemui usai pelantikan mengaku siap menjalankan seluruh pesan dari Nur Alam. Bahkan setelah selesai dilantik, Saleha akan langsung menuju ke Bombana.
Mengenai mutasi, Saleha sepenuhnya memahami seorang penjabat bupati tidak punya kewenangan yang luas untuk melakukan mutasi. Kalau pun itu harus dilakukan, alasannya harus tepat dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintahan RI serta Gubernur Sultra. (p7/b/aha)

To Top