Suksesi

Kader Golkar Kendari Tolak Haris Andi Surahman

RUDY/BERITA KOTA KENDARI JANGAN KADER DARI PUSAT. Sejumlah pengurus kecamatan Partai Golkar di Kendari berunjuk rasa, menolak Haris Andi Surahman sebagai wakil Abdul Rasak dalam Pilwali Kendari.

RUDY/BERITA KOTA KENDARI
JANGAN KADER DARI PUSAT. Sejumlah pengurus kecamatan Partai Golkar di Kendari berunjuk rasa, menolak Haris Andi Surahman sebagai wakil Abdul Rasak dalam Pilwali Kendari.

KENDARI, BKK – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memaketkan Haris Andi Surahman dengan Abdul Rasak tak hanya mendapat penolakan dari pendukung Rasak, tetapi juga dari kader Partai Golkar sendiri.
Penolakan itu disampaikan sepuluh pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar di Kendari, melalui aksi unjuk rasa di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (31/8).
Samsul Umar selaku PK Kadia Golkar mengakui penolakan terhadap Haris muncul karena kekhawatiran perkara hukum yang pernah membelit Haris, akan berdampak buruk terhadap Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Kendari 2017 nanti.
Seperti diketahui, Haris Andi Surahman merupakan terpidana korupsi dalam kasus suap anggota DPR Wa Ode Nurhayati untuk pengurusan penetapan daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).
“Kami setuju dengan keputusan DPP mengusung Abdul Rasak sebagai calon Wali Kota Kendari 2017 dan kami akan memenangkan Rasak. Namun kami sangat menolak Haris Andi Surahman sebagai wakil Rasak karena masalah hukumnya,” katanya.
Samsul menjelaskan, masuknya Haris Andi Surahman bisa saja dimanfaatkan pihak lawan untuk menjatuhkan Rasak yang selama ini punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Selain karena masalah itu, Haris juga kurang dikenal oleh masyarakat Kendari.
“Terlepas dari masa lalu beliau, jangan sampai nanti masyarakat mengenal Haris karena status hukumnya. Kami yakin ini akan sangat berdampak pada elektabilitas Rasak nanti,” katanya.
Karena itu, mumpung masih ada waktu sebelum masa pendaftaran dimulai di KPUD Kendari, pihak DPD Partai Golkar Sultra bisa mengusulkan kepada DPP Partai Golkar untuk mempertimbangkan pengganti Haris.
“DPP juga harusnya jangan arogan. Jangan mengambil hak kader di daerah. Masih banyak kader di daerah yang bisa. Jangan kader dari DPP,” katanya.
Ketua Harian DPD Golkar Sultra, Imam Alghazali yang menerima aspirasi sepuluh PK Golkar Kota Kendari menyatakan akan segera menyampaikan hal tersebut kepada DPP Partai Golkar. Namun dia mengingatkan, apapun jawaban dari DPP, kader di daerah harus mematuhinya.
“Siang ini juga saya akan bersurat ke DPP. Namun saya minta kepada semua kader, apapun keputusan nanti DPP harus diterima dan dilaksanakan. Bila ada yang tidak sejalan, maka kami akan ambil langkah tegas,” katanya.
Usai menyerahkan pernyataan sikap, para pimpinan kecamatan ini langsung membubarkan diri. (p5/b/aha)

To Top