Prof Azhar : Pemerintah Daerah Harus Berhemat – Berita Kota Kendari
Aktualita

Prof Azhar : Pemerintah Daerah Harus Berhemat

KENDARI, BKK- Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada sejumlah pemerintah daerah memang akan berdampak bagi perekonomian. Namun dampaknya diperkirakan tidak perlu terlalu dicemaskan.
Hanya saja, efek dari pemangkasan DAU tersebut akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah yang terkena kebijakan Kementerian Keuangan RI tersebut. Sebab mau tidak mau, mereka harus melakukan efisiensi besar-besaran mengingat anggaran yang dipangkas mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Hal tersebut dikemukakan analisis ekonomi dari Universitas Halu Oleo, Prof Dr Ir Azhar Bafadhal M Si. “Memang pemerintah daerah harus memutar otak agar bagaimana memanfaatkan dana yang tersisa untuk menjalankan semua program yang telah direncanakan dan bahkan sudah berjalan. Agar tidak mandek di pertengahan tahun,” kata Azhar yang ditemui di sela-sela kegiatannya di Gedung G, Pascasarjana UHO Kendari, Selasa (30/8).
Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan yang kini dipimpin Sri Mulyani itu terpaksa memangkas transfer DAU ke banyak daerah akibat penerimaan negara dan belanja negara tidak seimbang. “Anggaran negara dari tahun ke tahun itu mengalami defisit. Agar pembangunan tetap berjalan, maka defisit tersebut harus ditutupi dengan cara berutang. Sekarang posisi hutang pemerintah sudah mencapai Rp 2.000 triliun,” jelasnya.
Dari hitung-hitungan Kementerian Keuangan, diketahui bahwa pendapatan negara tidak cukup untuk menutupi hutang. Penerimaan dari sektor pajak dan non pajak pun tidak mampu untuk mengimbangi hutang yang ada.
Guna mengurangi beban negara, pemangkasan transfer DAU pun diberlakukan untuk daerah-daerah yang diketahui masih memiliki anggaran. Terbukti, daerah-daerah yang kena pemotongan DAU adalah daerah yang rendah serapan anggarannya.
“Kajian dari Menkeu itu sangat matang. Pemotongan anggaran (DAU) sebanyak 173, 5 triliun itu sudah tepat untuk menstabilkan keuangan negara,” katanya.

Dia pun yakin pemangkasan DAU ini tidak akan berdampak yang dahsyat kepada masyarakat. Sebab itu tidak memengaruhi gaji para PNS maupun sektor belanja publik.
Anggapan sebagian kalangan bahwa pemangkasan DAU ini akan berdampak pada proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup banyak orang disebutnya sebagai persepsi yang keliru. Justru, kata Azhar Bafadhal, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar proyek-proyek yang menyentuh kehidupan masyarakat tetap harus berjalan.
“Macam irigasi untuk pertanian, infrastruktur jalan dan belanja publik lainnya, itu tak boleh diganggu. Tetap harus jalan. Begitu kan instruksi Pak Jokowi,” katanya.
Begitu juga dengan proyek yang kontraknya sudah berjalan, pemotongan DAU itu tidak boleh sampai berdampak pada mereka. “Jika kontrak sudah berjalan sampai bulan Agustus ini, ya harus tetap dilaksanakan,” paparnya.
Bagaimana dengan proyek-proyek yang menelan anggaran besar seperti Jembatan Bahteramas dan Masjid Al Alam? Menurut Azhar itu harus dilihat dari prioritas pemerintah dan ketersediaan anggaran. Kalau memang memenuhi, tak ada salahnya untuk dilanjutkan.
Azhar menyarankan, pemerintah daerah di Sultra yang terkena kebijakan ini harus melakukan penghematan belanja rutinnya, jika tidak mau program atau belanja publiknya terganggu. “Sebaiknya pemerintah mulai berhemat. Dana-dana rutinnya seperti rapat dan seminar dipangkas. Tak usah mengadakan mobil dinas. Kontrak yang memang belum berjalan, tak usah dianggarkan dulu,” tandasnya.
Sementara di daerah, dampak pemotongan DAU ini mulai menjadi pembicaraan panas. Di Kolaka misalnya, mulai mencuat wacana sejumlah proyek yang saat ini sedang berjalan, tidak akan dibayar penuh.
“Dana proyek itu kan berasal dari pusat melalui DAU?. Jadi kalau tidak turun, kita mau apa,” kata Sekretaris Kabupaten Kolaka, H Poitu Murtopo, Senin (29/8) di gedung DPRD Kolaka.
Poitu mengakui, Pemkab Kolaka terkena pemotongan DAU hingga Rp 40,1 miliar. Jumlah tersebut sangat besar dan bisa memengaruhi program yang sudah dicanangkan pemerintah di awal tahun.
Bagaimana dengan kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan proyeknya, Poitu menjawab akan dilihat dulu ketersediaan dananya. Kalau memang berkurang, maka kemungkinan anggarannya belum diberikan secara penuh.
“Kalau dananya tidak turun, di mana dananya kita mau ambilkan. Tapi Pemda akan mencarikan jalan keluarnya, paling tidak memikirkan nasib kontraktor itu di tahun 2017,” jelasnya.
Karena itu, Poitu meminta para kontraktor di Kolaka tenang dan mau menerima kebijakan dari pemerintah pusat ini. Bagaimana pun, pemerintah daerah hanya bisa menerima keputusan tersebut.
“Kami hanya menghimbau teman-teman kontraktor mau mengerti dan bersabar dengan kondisi negara kita,” harap Poitu Murtopo. (p7-cr3/b/aha)

To Top